Perpres Nomor 88 Tahun 2017, Solusi Penyelesaian Penguasaan Kawasan Hutan

Keterangan photo: Ir.Hasbi Afkar, Pemateri Sosialisasi Perpres nomor 88 tahun 2017, dari balai Kehutanan Makassar(*)

Banniq.Com.Sulbar. Penyelesaian masalah penguasaan hutan oleh masyarakat yang selama ini masih jadi polemik keagrariaan di Indonesia, dumana terdapat luasan 4,1 juta hektar yang terdeteksi penguasaan kawasan hutan yang tak didukung oleh bukti -bukti yang jelas, mengatasi masalah tersebut Pemerintah menerbitkan Perpres No.88 Tahun 2017 tentang penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawawsan Hutan Untuk penyediaan Sumber Tanah objek Reforma Agraria(Tora).

Guna masyarakat lebih memahami Perpres tersebut khusus untuk Kabupaten Mamuju Provinsi Sulbar, Pihak Balai Besar Kehutanan Makassar yang menaungi Sulbar, Mengsosialisasikannya, Rabu(17/1/2018) di Hotel D Maleo Mamuju, Dihadiri ratusan Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Mamuju, dengan pemateri Kepala Balai Kehutanan Makassar ,Ir.Hasbi Afkar,Kadishut Sulbar,Ir.H.Fakhruddin, dan Kepala BPN dan ATR Mamuju.A.Rahman.

Hasbi Afkar menyebutkan pentingnya Kegiatan Sosialisasi tersebut, sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah penguasaan kawawsan hutan yang selama ini menjadi polemik, Perpres Nomor 88 memberi solusi untuk itu.” Pemerintah ingin menertibkan masalah penguassan lahan dalam kawawsan hutan ini, melalui Perpres, ada dua skema yang bisa ditempuh, yakni permohonan pelepasan dari kawawsan bila sudah dikelola di atas 20 tahun dan permohonan perhutanan sosoal bila tanah dalam kawasan itu dikelola di bawah 20 tahun,” Urai Hasbi, dalam sesi wawancara usai kegiatan Sosialisasi.

Dengan Perpres tersebut sebut Hasbi, masyarakat lebih dimudahkan untuk melakukan pengusulan karena lebih mudah dan lebih efisien dibandingkan bila mereka mengurus sendiri.” Kita berharap kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya, Karena jika mengurus sendiri pasti prosesnya lama dan mungkin juga biayanya tinggi, pemerintah menyiapkan jalur yang lebih mudah melalui Program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS),” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPN/ATR Mamuju, A.Rahman mengatakan untuk mengatasi masalah penguassan kawasan hutan sebagaimana diatur di Perpres 88 tahun 2017, pemerintah memudahkan masyarakat untuk melakukan pengusulan untuk pelepasan dan atau untuk perhutanan sosial.” Pemerintah menyiapkan koridor berupa aturan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengusulan, ini jauh berbeda di masa yang lalu, olehnya masyarakat mesti memanfaatkan kesempatan ini,” Harapnya.

Lebih rinci Rahman menjelaskan, bila  kawasan tertentu yang berada dalam wilayah pengelolaan Trasmigrasi yang ingin dilepaskan maka harus dimohonkan dulu untuk lepas dari  kawasan transmigrasi baru diusulkan  untuk skema pelepasan kawasan dan atau untuk perhutanan sosial, sebagaimana distur di Perpres 88 tersebut.

Sementara itu, Kadis Kehutanan Provinsi Sulbar,Ir.H.Fakhruddin, selaku pemsteri pada kegiatan sosialisasi itu, menegaskan bahwa Perpres Nomor 88 Tahun 2017, merupakan aturan yang sudah final, untuk mengatur tatacara pelepasan penguasaan kawasan hutan, untuk itu harus dipstuhi, meskipun pada perkembangannya ada yang perlu disempurnakan, itu dapat diusulkan untuk perbaikan.

Terkait pengusulan untuk pelepasan kawawsan dan atau untuk penggunaan sebagai perhutanan sosial bila lahan tersebut selama ini dikelola di bawah 20 tahun, Fakhrudfin berharap usulan dari masyarakat tersebut sudah harus masuk awaal Februari, karena pihak Balai akan meneruskan ke Kementerian LH dan Kehutanan minggu kedua Februari.” Kami berharap pengusulan dari saudara-saudara nasuk paling lambat awal Februari, Karena pihak Balai akan melaporkan ke Kementerian  LH dan Kehutanan Minggu kedua Februari,” Pungkasnya.(smd)

 

 

Berita Terkait: