Afzal Mahfuz Jadi Pemateri Sosialisasi Undang-Undang Pemilu di Mamuju

Keterangan photo: Anggota DPR RI Dapil Sulbar, Muh. Afzal Mahfuz,SH Bersama Sekertaris Bawaslu Sulbar,Idrus,S.Ag;M.Ag saat Pembukaan Kegiatan Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Hotel D Maleo Mamuju(photo:Zul)

Banniq.Com.Sulbar

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang disahkan Tahun ini, dinilai masih perlu disosialidasikan lebih luas ke masyarakat, Mengingat Produk Hukum ini masih sangat baru dan masyarakat masih belum vanyak mengetahui materi Undang  – Undang ini.

Berpijak pada dasar tersebut,  Bawaslu Sulbar Hari ini,Kamis (23/11/2017) Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di Hotel D Maleo Mamuju.

Kegiatan yang diikuti ratusan peserta yang berasal dari  berbagai elemen Masyarakat seperti tenaga pendidik, Mahasiswa dan Wartwan dengan  Pemateri Anggota DPR RI Dapil Sulbar yakni Afzal Mahfuz,SH.

Sekertaris Bawawslu Sulbar, Rusdi,S.Ag; M.Ag yang membuka kegiatan ini dalam sambutannya menyampaikan terima Kasih Kepada Afzal Mahfuz atas Kesediaan hadir sebagai Pemateri pada Kegiatan tersebut.” Kami berterima kasih kepada Bapak Afzal Mahfuz atas kesediaannya  Hadir sebagai pemateri dalam kegiatan ini, Kami memahami kesibukan Bapak Di DPR RI, tapi mengingat pentingnya Kegiatan ini maka beliau menyempatkan diri untuk menghadiri kegiatan ini,” Ujar Rusdi.

Pada Kesempatan yang sama, Selaku Pemateri Yang diundang oleh Bawaslu Sulbar, Afzal Mahfuz juga menyampaikan terima kasih atas Undangan Bawaslu sebagai Pemateri Kegiatan Sosialisasi Tersebut.Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dinilai Penting oleh Afzal mengibgat UU Pemilu masih Relatif Baru dan harus Diketahui Secara Luas Oleh Masyarakat.” Undang-Undang Ini masih baru dan belum banyak yang mengetahui secara mendalam materi yang terkandung di dalamnya, untuk itu memang sangat perlu terus disosialisasikan ke Masyarakat,” Terangnya.

Ditambahkan olehnya, bahwa Undang-undang tersebut merupakan penyempurnaan Dari Undang-Undang Sebelumnya, yang disusun berdasarkan semangat Demokrasi sebagai regulasi untuk Pemilu yang lebih baik.Meskipun melahirkan Pro dan kontra dari Komponen Masyarakat, Namun proses penyusunannya demikian alot di DPR dan berakhir dengan pengesahan,meskipun banyak Anggota DPR-RI yang Walkout pada saat pengesahan.” Pro kontra merupakan hal Lumrah, Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Undang -Undang ini adalah pesanan yang menguntungkan kepentingan tertentu, ini tidak benar karena proses penyusunan Undang-Undang ini sangat Alot, bahkan banyak Anggota DPR RI yang Walkout pada saat pengesahannya,” Timpalnya.

Untuk kesempurnaan Undang-Undang Pemilu ini, Sebut Afzal masih dibutuhkan perangkat aturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah, maupun Peraruran KPU dan Bawaslu.” Undang-Undang ini masih membutuhkan perangkat aturan pelaksanaan untuk kesempurnaannya, Seperti PP maupun Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu,” Pungkasnya(smd)

Berita Terkait: