Afzal Mahfuz Beri Pemahaman Kepemiluan kepada Pemuda dan Mahasiswa di Mamuju

Anggota Komisi II DPR RI, Muh. Afzal Mahfuz, dan Komisioner Bawaslu Sulbar, Supriadi Narno saat menjadi Pemateri Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017(photo:bnq)
BANNIQ.COM.Sulbar. Bawaslu Sulbar sebagai penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulbar terus berupaya untuk memberikan Pemahaman kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai Regulasi pelaksanasn Pemilu yang akan dihelat Bulan April tahun depan.
Pemahaman melalui sosialisasi tersebut, kembali digelar Bawaslu Sulbar, Rabu(19/12/2018) di Hotel Pantai Indah Mamuju menghadirkan Ratusan  Peserta yang berasal dari kalangan Pemuda,  mahasiswa, dan pemerhati pemilu se Sulbar.
Hadir sebagai pemateri pada kegiatan tersebut Anggota komisi II DPR RI Muh.Afzal Mahfuz dan Komisioner Bawaslu Sulbar, Supriadi Narno.
Afzal pada presentasenya  mengatakan, Pemilu sebagai Arena kompetisi untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan.Pemilu yang diikuti oleh peserta Pemilu yakni perseorangan dan partai Politik.
Untuk memaksimalkan pelaksanaan Pemilu tersebut urai Afzal, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai Regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemilu serentak pada Tahun 2019.
” Pemilu legislatif diserentakkan dengan Pemilu Presiden pada 2019, sehingga Pemilu ke depan dikenal dengan Pemiku Serentak, hal ini merupakan keputusan MK No.14/PPU-XI /2013,” Ujarnya.
Dilanjutkan Afzal, untuk menjamin pelaksanaan Pemilu serentak tersebut berlangsung jujur, Adil , aman dan damai Negara memberi Kewenangan kepada Bawaslu Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Undang-Undang Pemilu Sebelumnya, sambung Afzal, menempatkan Bawaslu hanya sebagai bahagian dari proses penyelesaian pelanggaran administrasi, sedang penuntasnya adalah KPU. Dalam praktik Bawaslu melakukan hanya sebatas rapat kajian tentang ada tidaknya pelanggaran administrasi dari suatu laporan pengaduan.
” Jika ada, maka Bawaslu merekomendasikan kepada KPU  untuk menuntaskan pelanggaran tersebut, Namun rekomendasi tersebut sering diabaikan oleh KPU, Sehingga Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, memperkuat wewenang Bawaslu yang tak lagi sekedar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus Perkara,”Pungkasnya.
Dari aspek pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bawaslu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, juga dipaparkan komisioner  Bawaslu Sulbar, Supriadi Narno.
Selama menjadi komisioner Bawaslu Sulbar, Ujar Supriadi, Beberapa laporan terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu telah diproses dan diselesaikan di Sentra Gakumdu.
” Terkait pengawasan Pemilu di Sulbar, khusus laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, seperti yang pernah viral tentang pernyataan dukungan oleh Kepala daerah di Sulbar sudah diproses di Gakumdu,” Bebernya.
 Kemudian untuk independensi dan netralitas ASN yang kerap menjadi sorotan dalam proses Pemilu, apalagi kerap diekspresikan di Medsos. Dijelaskan Supriadi agar semua ASN untuk tidak mempersonifikasikan hak politik ke dalam bentuk dukungan kepada salah satu calon peserta pemilu.
” Bersosmed silahkan, tetapi jangan sama sekali mempersonifikasikan hak politik yang dimiliki ASN, ke politik dukung mendukung caleg, ASN itu Abdi Negara yang harus Netral,” Pungkasnya.|smd

Berita Terkait: