Anggaran Pembangunan Talud Di Desa Kulu Dinilai Tak Wajar

Banniq.com.Pasangkayu

  • Proyek Pembangunan Talud dan penimbunan jalan di Dusun Bulutao, Desa Kulu, Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara (Matra) yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017, dinilai tidak wajar.
    Pasalnya volume pekerjaan pembangunan Talud dan penimbunan dengan panjang 284 meter, ketinggian 130 meter, menelan anggaran Dana Desa sebesar Rp.470.282.000. menuai sorotan.

Berdasarkan keterangan salah seorang pekerja, Mansur alias Caco, dirinya di upah sebesar Rp.115.000 per meter untuk mengerjakan talud sekaligus dengan upah galian pondasi.

“Untuk tahap awal pekerjaan ini, saya ambil sepuluh meter saja untuk menyusun batu, dengan gaji yang diberikan kepala desa, Rp.115.000 per meter, itupun termasuk dengan gaji galian pondasi” terang Mansur.

Menurut Mansur, untuk tahap awal pekerjaan, ada empat kepala tukang yang dipakai oleh Kepala desa Kulu, Acho, N. termasuk dirinya dengan mengerjakan talud kurang lebih 55 meter.

Sementara itu, berdasarkan keterangan Supriadi, salah seorang pemilik mobil yang disewa untuk memuat batu gunung dari desa Batumatoru Kecamatan Lariang. Mengatakan, bahwa ia dan dua mobil lainnya di upah Rp.200.000 per ret.

“Talud yang dikerjakan sekarang itu, baru 12 ret batu yang kami muat dan sewa mobil Rp.200.000 per ret, dan pasir Lariang baru berkisar 10 ret dengan sewa mobil Rp.180.000 per retnya” tutur Supriadi.

Selain itu berdasarkan hasil survei dilapangan, sewa mobil mengangkut Timbunan dari Lambara desa Kasano Rp.200.000 per ret, dengan harga timbunan Rp.80.000 satu ret. Sementara Harga batu gunung Rp.300.000 satu ret, dan harga pasir Lariang Rp.200.000 satu ret.

Ditempat Terpisah Ketua Badan Pemuswaratan Desa (BPD) Desa Kulu, Suprianto menuturkan, pembangunan Talud yang menelan anggaran ratusan juta rupiah tersebut, tidak rasional kalau dihitung dengan volume yang akan dikerjakan.

“Kalau saya menilai itu pekerjaan dengan anggaran yang terpampang di papan informasi, kayaknya tidak masuk akal, jadi saya itu mengharapkan, kepala desa harus meninjau kembali itu anggaran sebelum bermasalah dengan lembaga hukum” harapnya.(As/Jn/s)

Berita Terkait: