Akhiri Kisruh Bala-Balakang, Kemendagri Akhirnya Akan Revisi Perda RTRW Kaltim

IMG-20170324-WA0047

Banniq.com.Jakarta

Kisruh Balabalakang kembali dibahas, Jumat, 24 Maret 2017 di Kantor Kemendagri.
Rapat yang diprakarsai oleh anggota DPD-RI dapil Sulbar, Asri Anas ini, dipimpin langsung oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen BAK Kemendagri, Tumpak H. Simanjuntak. Dalam rapat tersebut, pihak Ditjen BAK Kemendagri mengundang perwakilan dari Biro Hukum Setjen, dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda). Turut hadir pula wakil dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan Perikanan, Kemenko Polhukam, dan Badan Penghubung Prov. Sulawesi Barat. Asri sendiri mengundang para stakeholder dari Sulawesi Barat baik eksekutif maupun legislatif antara lain; Gubernur Sulawesi Barat (diwakili oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Abd. Wahab HS), DPRD Prov. Sulbar yaitu Ketua, Andi Mappangara dan Wakil Ketua II Harun, Bupati Mamuju Habsi Wahid, dan DPRD Kabupaten Mamuju.
Dalam rapat tersebut dipaparkan sejumlah data, antara lain surat Mendagri untuk Gubernur Kaltim yang ditandatangani oleh Menteri M Ma’ruf pada saat itu (2004) yang menyatakan bahwa Pulau Balabalakang adalah wilayah administratif dari Provinsi Sulbar . Selain itu,di Pulau Balabalakang adalah pulau yang berpenghuni dengan penduduk yang semuanya beridentitas KTP Mamuju Sulawesi Barat, dan beberapa produk hukum lainnya yang menjelaskan bahwa Balabalakang miliki Sulawesi Barat. Pertemuan tersebut menyepakati bahwa perlu dilakukan evaluasi pada pasal 40 ayat 1 huruf c poin 6 dan pasal 55 ayat 1 huruf f Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, karena perda tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan yang telah terbit sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. (Hms-perw-smd)

Berita Terkait: