BPKP FGD-Kan Solusi Penyelesaian Masalah di RSUD Sulbar

Banniq.Com.Sulbar. Menyelesaikan  kisruh yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulbar yakni mundurnya 17 dokter Spesialis di Rumah sakit Plat Merah itu, mengundang keprihatinan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulbar sebagai pihak yang berkompoten mengawal proses perbaikan manajemen RSUD Sulbar.
Kamis, 25 Januari 2018, di Aula Gedung BPKP Sulbar menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk mencari solusi atas masalah  yang  mendera RSUD Sulbar beberapa pekan terakhir.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, pada kegiatan itu  menjelaskan  langkah FGD yang melibatkan BPKP Sulbar tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencari solusi yang terbaik, sehingga permasalahan yang terjadi antara Direktur RSUD dengan para dokter tidak berlarut-larut.
“Sebenarnya hal ini tejadi akibat manajemen yang berlarut-larut, akhirnya saling mencurgai, tuduh menuduh dan saling tidak percaya antara pihak manajemen terutama direktur dan dokter ahli, itu awalnya”beber dia.

Ada beberapa hal  yang harus di perhatikan untuk memaksimalkan pembenahan, masalah di RSUD itu jelas ABM, diantaranya pihak terkait harus dapat bertanggung jawab dan bekerja secara efisien dan efektif, sarana rumah sakit bisa digunakan untuk kepentingan umum, termasuk sumber daya manusia dan peralatan, penyelenggaraan tata kelola RS yang baik, dan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dilakukan secara berkala, serta wajib menerapkan standar keselamatan kerja.
“Jadi anggota organisasi harus mengetahui kerjanya dan bersikap profesional. Untuk pembenahan , kita akan kirim bidan, suster, perawat, dokter umum dan spesialis serta cleaning service ke daerah yang sudah maju untuk belajar,  agar kualitasnya meningkat.,”Imbuhnya.

Semua Itu  dilakukan agar RSUD sulbar  lanjut ABM,  bisa menjadi Badan  Layanan Umum Daerah (BLUD).

Himbauan lain yang disampaikan ABM kepada Semua SDM yang ada di RSUD, untuk terus meningkatkan kerjasama sesama dokter, penyedia obat, bagian  peralatan, serta tim medis dan manajemen

” Sesama dokter, penyedia obat, Manajemen dan komponen lainnya di RDUD agar  terus meningkatkan kerjasama menjalin komunikasi dan bekerja sesuai prosedur,  agar rumah sakit tersebut semakin maju dan masyarakat terlayani dengan baik.,” Timpalnya.

Kepada 17 dokter spesialis yang mundur, tetap diminta untuk kembali, Namun bila tidak ingin kembali sebut ABM meteka akan   diberikan pilihan untuk menentukan sendiri diantara lima kabupaten untuk dijadikan tempat praktek, yaitu kabupaten Mamasa, Majene, Matra, Mamuju dan Mateng. ” Jika memang mereka sudah tidak ingin bekerja di rumah sakit.” Kepada direktur RSUD Provinsi untuk mencari penggantinya, dan yang betul-betul ingin mengabdi dengan memberikan pelayanan Terbaik kepada masyarakat, ,” Tandasnya.

Pada forum FGD tersebut  ditandatangani  pula  Dokumen berita acara  oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar  Kepala Dinas Kesehatan dr. Achmad Azis, Kepala BPKP Arif Ardiyanto dan Anggota DPRD Sulbar firman Argowaskita,masing-masing sebagai saksi.

Ali Baal juga berharap lebih jauh  agar  kesepakatan itu dapat dilaksanakan, sehingga RSUD Sulbar kedepan dapat berjalan dengan normal dan bisa menjadi rumah sakit tipe B sesuai standar nasional.
“Tentu kita butuh waktu untuk itu, sehingga kita harus bersabar dan semua pihak bisa mendukung,”harapnya.
Di tempat yang sama,.Kepala BPKP perwakilan Sulbar Arif Ardiyanto mengatakan, dengan  FGD yang  digelar sesuai  permintaan gubernur juga sesuai dengan tupoksi BPKP yaitu mengawasi keuangan dan pembangunan daerah. Kesepakatan yang sudah ditandatangani itu bukan hanya sebagai dokumen, tapi apa yang menjadi poin di dalamnya akan direalisasikan, seperti penyediaan dokter spesialis, pengelolaan keuangan dan lainnya. FGD tersebut juga dimaksudkan untuk membangun kembali hubungan baik agar saling percaya, dan bisa menyelesaikan semua masalah.
“Masing-masing pihak yang terkait di dalamnya sepakat menunjukkan apa rencana aksinya, apa indikatornya dan kapan janjinya akan dilaksanakan”tutur Arif
Untuk itu, pihaknya akan meminta kepada Gubernur agar bisa melakukan monitoring terkait hal tersebut. Dari monitoring yang dilakukan, nantinya bisa menilai mana yang sudah melakukan perbaikan dan mana yang belum, kemudian dari hasil itu bisa mengambil tindakan penting lainnya.
Setelah dilakukan perbaikan, lanjut Arif, nantinya akan ditunjukkan kepada pihak yang terkait bahwa sudah dilakukan perbaikan, sudah transparan sehingga tidak ada lagi saling curiga.
“Dalam SOP kami, kita akan melibatkan dokter spesialis sehingga nantinya tidak ada lagi istilah ada dusta diantara kita” katanya
Arif menilai , kisruh yang terjadi di RSUD saat ini karena tatakelola yang belum baik atau kurang tertib. Meski demikian menurutnya yang lebih utama yang harus diperbaiki adalah fakor manusianya yaitu bagaimana membangun komunikasi kepada semua pihak.

“Bagaimana menghilangkan ego, sebab membesarkan rumah sakit bukan hanya kepentingan manajemen dan dokter namun semuanya itu merupakan satu kesatuan demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

. Pihaknta kata Arif, sudah berbicara dengan gubernur terkait kebijakannya nanti seperti apa, perbaikan pelayanan medis, hubungan sesama manajemen, juga pengadaan barang pakai habis dan obat-obatan yang tidak terencana dengan baik. Juga beberapa temuan BPKP yang lain diantaranya administrasi klaim BPJS yang belum tertib dan jasa medik.
Sementara itu, Anggota DPRD Sulbar dari Komisi IV, Firman Argo Waskito juga turut mengajak semua pihak terkait menyelesaikan masalah rumah sakit tersebut bersama-sama.
“Anggaran untuk rumah sakit tidak pernah kami utak-atik, DPRD sediakan semuanya. Mengenai permasalahan yang ada kami kembalikan ke manajemen RS karena itu adalah masalah administrasi dan teknis. Tapi kami lihat mulai membaik,” tuturnya.(hmsdla-mhyS)

 

 

Berita Terkait: