Bupati Akan Panggil ASN Yang Tidak Berkantor Di Hari Pertama Pasca Libur

Banniq.com, Majene –

Libur Lebaran telah usai, Namun nampaknya masih ada saja Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemkab Majene yang enggan datang ke Kantor menunaikan kewajibannya sebagai Pelayan Rakyat.

Hal ini terungkap saat Bupati Majene Fahmi Massiara bersama Wakil Bupati Majene Lukman dan Plt Sekda Majene Burhanuddin melakukan inspeksi mendadak (sidak) kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin, (3/7/2017)

Sidak yang dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Majene menjelang Libur Lebaran ini terbagi di tiga Titik.

Bupati Majene Fahmi Massiara didampingi staf ahli, asisten dua dan kepala BKAD menyisir sejumlah OPD di Kecamatan Banggae Timur. Sedangkan wakil Bupati dan Sekda tersebar di wilayah Kecamatan Banggae.

Beberapa OPD yang berhasil di kunjungi dalam Sidak tersebut antara lain, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kecamatan Banggae Timur, Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan (DPAPP) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Sekretariat Dewan (Sekwan) DPMTSP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan berakhir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Dari kunjungan tersebut, tim Sidak berhasil mengantongi belasan nama ASN yang tidak masuk kantor di hari pertama kerja jelang Lebaran itu.

“Saya, wakil dan Sekda terbagi di tiga zona ya. Dan hasil kunjungan terdapat delapan yang tidak diketahui alasannya di wilayah saya, enam dari sekkab dan satu dari pak wakil,” ucap Fahmi Massiara menyebutkan.

Menurut Fahmi, ASN yang diketahui tidak hadir tersebut akan dipanggil secepatnya untuk dimintai keterangan. Apabila tidak beralasan, ASN akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Akan dipanggil besok atau lusa, dan akan dilihat tingkat kewajarannya bagaimana. Dan tentu ada sanksi yang mengacu pada peraturan,” tandasnya.(cha/s)

Berita Terkait: