Bupati Nilai Pemerintah Pusat Tidak Serius Atasi Konflik Lahan Di Matra

p_20160824_1026401

Banniq.com.Pasangkayu

Permasalahan konflik lahan perkebunan sawit antara masyarakat dengan pihak perusahaan di kabupaten mamuju utara, hingga kini belum juga terselesaikan. Pasalnya masyarakat dusun godang desa kulu, kecamatan bulu taba, matra beberapa waktu lalu kembali menduduki lahan perkebunan sawit di barubu desa bukit harapan yang di klaim milik masyarakat namun dikuasai oleh PT. Unggul Widya lestari.

Bahkan masayarakat godang mendirikan sebuah pondok (rumah kebun) sebagai bentuk perlawanan mereka atas perampasan yang diduga dilakukan oleh pihak perusahaan Pt. Unggul Widya Lestari.

Sementara koordinator aksi Aswin mengatakan, lahan perkebunan sawit  yang saat ini menjadi sengketa sebanyak sekitar 200 hektare merupakan tanah relokasi bantaran sungai lariang kepada masyarakat godang terkena banjir puluhan tahun silam dan tanah tersebut berada diluar HGU perusahaan. Namun didalam perjalanannya  pihak perusahaan tiba-tiba mengklaim dan menguasai lahan di barubu, bahkan pihak perusahan juga menebang habis tanaman yang ada dikebun milik warga seperti pohon kakao, jati, kelapa dan tanaman lainnya.

“warga godang sempat melakukan perlawanan dengan melakukan aksi pendudukan lahan disekitar tahun 2002 silam, namun pada waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa, sebab pihak perusahaan mengerahkan ratusan personil anggota Brimob untuk melawan warga yang saat itu menuntut haknya.

Mari kita(warga godang) dan pihak perusahaan kita saling menghargai, tidak bersinggungan di lapangan dan kami meminta pihak perusahaan secara legowo melepas tanah kami karena benar-benar dahulunya lahan perkebunan tersebut adalah milik warga godang. “Apapun yang terjadi kami akan tetap duduki lahan sawit ini, harga mati buat kami untuk mempertahankan tanah kami”kata Aswin”.

Sementara itu, sengketa lahan di mamuju utara merupakan suatu hal yang klasik dan hingga saat ini belum terselesaikan.

“Itu merupakan kewenangan pusat, bukan kewenangan daerah untuk menyelesaikan konflik lahan. Pemerintah pusat dinilai kurang serius menangani sengketa perkebunan sawit di matra.”cetus bupati matra H.Agus Ambo Djiwa”

Pemerintah daerah hanya bisa menjadi fasilitator menyampaikan permasalahan sengketa lahan sawit ke pusat, bahkan hasil pansus dari DPRD telah disampaikan ke komisi dua DPR RI dan ke kementerian terkait namun hingga saat ini belum ada jawaban.”tambah agus”.

Pemerintah pusat menyarankan agar melakukan musyawarah antara pihak perusahaan dan masyarakat godang, namun tidak akan ketemu sebab keduanya saling ngotot ingin menguasai lahan tersebut. “Ungkap agus”.

Pemrintah pusat dan kementerian terkait diharapkan segera menyelesaikan konflik lahan di mamuju utara, sebab itu merupakan janji presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan konflik lahan di tanah air karena menyangkut kehidupan masyarakat banyak.(smd/joni)

 

 

 

 

Berita Terkait: