Dinas ESDM Belum Rekomendasikan Penerbitan IUP OP CV Rafli, Karena Adanya Surat Laporan dari Pemkab Mateng

Peta Tumpang Tindih Pengelolaan Tambang Galian C , di Karossa seluas 24.4 HA  yang dibuat oleh Dinas ESDM Sulbar(*)

Banniq.Com.Mamuju. Izin Usaha Pertambangan, Operasional Produksi (IUP OP) CV Rafli Perusahaan Pemilik izin Eksplorasi Tambang Galian C berdasarkan SK Gubernur Sulbar Nomor: 096/76/IUP.PTSP.A/VIII/ 2017 dengan luasan area Pengelolaan seluas 24.4 HA, yang sampai saat ini belum diterbitkan Pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PMPTSP) Sulbar karena Belum adanya rekomendasi dari Dinas Energi Sumber daya Mineral (ESDM) Sulbar, sebagaimana diberitakan laman ini kemarin, Minggu (11/3/2018).

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provibsi Sulbar, Ir.Amri Ekasakti, di kantornya Senin(12/3/2018) mengatakan secara teknis belum terbitnya Izin IUP OP CV Rafli karena adanya status  keadaan yang menghalangi  sehingga belum dikeluarkan Rekomendasi Untuk IUP OP CV Rafli Karena sesuai  ketentuan pasal 113 ayat (1) UU Nomor Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba.” Izin Pertambangan dapat dihentikan  Sementara karena Tiga alasan sesuai Undang-undang Pertambangan yakni karena Kahar, yakni adanya perang dan lainlain, Keadaan yang menghalangi, antara lain karena adanya laporan-laporan dan yang ketiga Situasi Lingkungan Area tambang,” Terangnya.

Penjelasan lebih teknis disampaikan Staf pengusahaan bidang pertambangan Dinas ESDM Sulbar, Jamaluddin Rahim. Kata dia, Dinas ESDM belum memberi rekomendasi Penerbitan IUP OP untuk CV Rafli karena adanya Surat Dari Pemkab Mateng yang ditandatangani oleh Sekertaris Daerah Mateng Tertanggal 12 Oktober 2017, perihal laporan ke Dinas ESDM Sulbar tentang hasil Kesepakatan tim Pemkab Mateng berdasarkan hasil peninjauan lokasi tanggal 20 september 2017.” Surat ini ditandatangani Sekda Mateng perihal penyampaian hasil kesepakatan tim pemkab Mateng pasca peninjauan lokasi, 20 -Oktober 2017, ke Dinas ESDM Sulbar Kesepakatan tersebut yakni ketiga pemohon diberikan wilayah pengelolaan, masing-masing untuk CV Rafli 500 M, CV Bumi Indah Lestari 500 meter dan A.Amin 500 Meter, dan diminta pemasangan patok oleh Dinas ESDM Provinsi didampingi Dinas Teknis Kabupaten Mateng,” Bebernya.

Dengan kondisi yang ada sekarang terkait pengelolaan Tambang Galian C tersebut, berdasarkan Laporan melalui Surat dari Pemkab Mateng tersebut yang dikategorikan sebagai Keaadaan yang menghalangi sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun Tahun 2009, sebut Jamaluddin sehingga belum ada tindak lanjut pemberian rekomendasi penerbitam IUP OP untuk CV Rafli, meskipun secara administrasi Syarat Administrasi CV Rafli sudah lengkap.” Secara administrasi Persyaratan CV Rafli Sudah lengkap, namun karena keadaan yang menghendaki, yakni adanya surat laporan dari Pemkab Mateng, sehingga  secara teknis Dinas ESDM belum memberi Rekomendasi penerbitan IUP OP,” Terang Amri Ekasakti yang diamini Jamaluddun Tahir.

Lebih jauh Amri menyarangkan sekiranya CV Rafli dapat secara bersama-sama mengelola area tersebut dengan dua pemohon rekomendasi lainnya, karena area  pengelolaan CV Rafli masih luas, yakni 24,4 HA.” Kalau kami bisa menyarankan, Sekiranya pihak CV Rafli dapat mengelola secara bersama-sama, dengan pemohon yang lain, sebab pemohon yang lain hanya bermohon sekira 1.9 HA dan yang satunya lagi 500 meter, ini saran kami,” Timpal Amri.

Terpisah, via telefon Senin(12/3/2018)  Direktur CV Rafli,Ashar Latif Alias Brekele mengatakan upaya persuasif dengan pembagian area pengelolaan diakui sudah pernah disampaikan ke dirinya, namun ia tidak sepakati karena langsung akan dibagi  di tengah di depan lokasi rumah miliknya, padahal kata dia, dirinya sudah memberi opsi pembagian kepada mereka, yakni antara hilir dan hulu.” Saya sudah pernah disampaikan upaya pembagian pengelolaan tersebut, saya berikan opsi silakan dibagi apakah saya di hulu atau di hilir, tetapi mereka inginkan langsung dipotong di tengah yang lokadinya  di depan rumah saya, saya  tidak setuju,” Tandas Brekele.

Ia menambahkan untuk mengatasi masalah tersebut, jika Pemkab dan Pemprov Sulbar sudah tidak bisa menyelesaikan, Surat untuk Presiden melalui Kementerian ESDM sudah siap dibawa ke Jakarta, karena dirinya berprinsif dasar izin yang dimiliki sudah sangat jelas secara hukum, dan bila terus diutak atik akan bermuara pada persoalan hukum.” Jika Pemkab dan Pemprov sudah tidak bisa menyelesaikan, surat untuk Presiden melalui Kementerian ESDM sudah siap untuk saya bawa ke Jakarta, saya tidak ingin masalah ini terus diutak atik lagi karena dasarnya sudah sangat jelas, dan kalau selalu ada pihak yang ingin merubah dasar tersebut yakinlah itu akan bermuara pada Pelanggaran hukum  pada akhirnya,” Pungkasnya(smd)

 

 

Berita Terkait: