Dinas Pendidikan Potong Anggaran Tanpa Sepengetahuan DPRD Sulbar

Banniq.Com.Sulbar.Anggaran Operasional Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun 2018 yang telah disahkan oleh DPRD Sulbar melalui Perda APBD Sulbar tahun 2018 Akhir Desember lalu,sebesar Rp.650 juta dipangkas menjadi Rp.219 juta. dipangkas secara sepihak oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar

Hal tersebut diungkap oleh Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sulbar, Ansar Nur Hasanuddin, Selasa(23/1/2018). Awalnya sebut Ansar informasi pemotongan tersebut tidak diyakininya karena semestinya disampaikan ke Pihak Dewan Pendidikan namun setelah dikroscek ke bagian program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ternyata betul dipotong.” Saya sudah tanya langsung ke bagian program Dinas Dikdibud Sulbar, ternyata betul dipangkas bahkan RKAnya sudah dibuat oleh mereka tanpa kordinasi ke kami,” Ungkap Ansar di acara rapat rutin di kantor Dewan Pendidikan Sulbar.

Meskipun dengan kondisi Anggaran yang berbeda jauh dari Anggaran Dewan Pendidikan tahun 2017 itu, Ansar tetap bertekad untuk menjalankan fungsi Pengawasan Dewan Pendidikan terhadap pelaksanaan program Dinas Pendidikan.” Meskipun dengan anggaran minim kami tetap akan melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Pendidikan secara maksimal, terhadap Program Dinas Pendidikan tahun 2018,” Sambung Ansar.

Di tempat yang sama, sekertaris Dewan Pendidikan Sulbar, Dr. Rusman menilai perubahan anggaran Dewan Pendidikan secara sepihak itu tidak sesuai mekanisme sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan  Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018.” Merubah anggaran yang sudah ditetapkan  secara sepihak jelas bertentangan dengan aturan,apalagi tidak memberitahu DPRD,”ujar Dosen STIE Muhammadiyah Mamuju ini.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Sulbar H.Arman Salimin.S.Pd. via Waatshap mengaku tidak pernah diberitahu pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar, tentang perubahan anggaran Dewan Pendidikan tersebut.” Yang jelas kami di komisi 4 tetap berdasarkan hasil pembahasan dan kmi tidak tahu kalau ada parubahan dari Rp. 650 juta menjadi Rp.219 juta,” Akunya.

Sementara, bagian program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar,Mahayuddin  mengemukakan bahwa alasan pemotongan tersebut dengan alasan penyelerasan dan penyesuaian hasil audit BPK.”  Adanya penyelarasan dan  Penyesuaian kegiatan hasil audit BPK yang merekomendasikan beberapa kegiatan Layanan Pendidikan yang belum terkaver sementara itu dlm urusan wajib Pendidika, Setahu saya begitu Bro,” Pungkasnya (smd)

Berita Terkait: