Dinas PKP Sulbar Gelar Piloting Pendataan Kebutuhan Rumah Bagi ASN

BANNIQ.COM.Sulbar. Kementerian PUPR Republik Indonesia, turut membantu Aparat Sipil Negara (ASN) yang belum memiliki rumah untuk Segera memiliki Rumah layak huni dan terjangkau, melalui pendataan kebutuhan Rumah Bagi ASN.

Program yang dikelola melalui Direktorat Jendral Pembiayaan Perumahan, melalui satker Dekonsentrasi Pembiayaan Perumahan yang masih melekat di Dinas PKP Seluruh Indonesia, Tak terkecuali Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk Provinsi Sulbar, yang   diberikan dua pilot project, yakni Pendataan Kebutuhan Rumah Bagi ASN dan Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan(PSMP). Untuk lebih memaksimalkan  pelaksanaan program tersebut, pekan lalu telah dilaksanakan  Rakor I Persiapan dan Sosialisasi Aplikasi Pendataan Rumah Bagi ASN. tindak lanjut dari Rakor I tersebut adalah kegiatan Piloting pendataan, kegiatannya berlangsung jum’ at(26/10/2018). Di Aula Hotel Srikandi Mamuju.

 

Dikatakan Kabid Kawasan Permukiman Dinas PKP Hj.Suriana Z,ST;MM, mewakili Kadis,  Bahwa kegiatan  tersebut  bertujuan untuk menyebarluaskan aplikasi pendataan kebutuhan rumah bagi ASN, baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten, yang sasaran akhirnya terkumpulnya data yang akurat ASN yang belum memiliki Rumah.

Olehnya kata Hj.Suriana, peserta diharap berperan aktif dan bekerja sama dalam proses pengimputan data kebutuhan Rumah bagi ASN baik yang terhimpun melalui aplikasi maupun yang melalui kuesioner.

Di tempat yang sama Tenaga Ahli Pembiayaan Perumahan (Tabip) Provinsi Sulawesi Barat, Wahyuddin ST dan Indriayani,ST selaku pemateri dalam kegiatan ini, juga berharap agar ASN baik yang ada di Pemprov maupun Kabupaten untuk bekerjasama dengan pihak Kementerian Melalui Satker Pembiayaan Perumahan demi terimputnya data yang valid terkait Kebutuhan Rumah Bagi ASN.

Ditambahkan Yudi, Sapaan karib Wahyuddin, terkait kendala teknis dalam pengimfutan data misalnya data tentang Keterangan domisili ASN yang tidak sama dengan alamat tempatnya bekerja sebagai ASN, tetap dinfut sesuai dengan Alamat di KTP, Persoalan untuk kebutuhan rumah di Lokasi tempatnya bekerja, hal tersebut tidak menjadi soal karena nantinya pihak Tabip dan Satker akan tetap berkordinasi dengan pihak Kementerian terkait issu-issu terkait Pendataan Kebutuhan Rumah Bagi ASN Tersebut.

” Silahkan tetap dinfut datanya, untuk persoalan teknis seperti alamat di KTP yang tidak sama dengan lokasi tempat kerja ASN,tidak menjadi soal karena hal ini tetap kita akan kordinasikanke Kementerian,” Tandasnya.

Untuk saat ini pasca sharing aplikasi Pendataan Pembiayaan perumahan melalui aplikasi RUMI, pada Rakor I lalu kata Yudi, sudah ada Sekira 160 ASN di Sulbar yang melakukan pengimputan data melalui Aplikasi RUMI.(smd)

 

 

Berita Terkait: