Dinas PKP Warning Konsultan Penyusun RP3KP Sulbar

Banniq.Com.Sulbar

Rapat kordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hari ini, Kamis (30/11/2017) kembali digelar di D Maleo Hotel Mamuju Sulbar.

Rakor Pokja PKP yang terakhir (kelima) dibuka oleh Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulbar, Ir.Bebas Manggasali, dihadiri oleh puluhan anggota pokja dan Ka.Satker SNVT Penyediaan Perumahan Sulbar, Yastrib Tasim Saleh,ST; M.Si.

Lain dengan empat Rakor Sebelumnya dimana Konsultan penyusunan RP3KP selalu hadir setiap Rakor digelar, namun untuk Rakor Kelima Konsultan Penyusun Dokumen RP3KP Sulbar, pihak  PT.Cipta Dimensi Ruang (CDR) tidak hadir dalam Rakor Kelima tersebut.

Ketidak hadiran Pihak PT CDR dalam Rakor tersebut membuat kesal Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ir.Bebas Manggasali.” Ketidak hadiran Konsultan hari ini akan menjadi dasar bagi Dinas PKP untuk memberi Warning ke Konsultan kalau memungkinkan kita akan putuskan kontraknya,” Ujar Bebas.

Selain ketidak hadiran Konsultan PT CDR  pada Rakor Kelima tersebut, sebut bebas bahwa di tiap rakor juga berdasarkan laporan dalam tiap presentasenya tidak menyajikan data prencanaan secara ilmiah, sehingga  yang bersangkutan  terkesan tidak Profesional.”

Di tempat yang sama, Kepala Saker SNVT Penyediaan Perumahan Sulbar, Yastrib Tasim Saleh, juga kesal dengan tidak hadiran PT CDR, padahal Kata Illy, sapaan akrab Yastrib, semestinya pihak Konsultan PT CDR mempresentesikan Hasil akhir dari proses penyusunan RP3KP mengingat hari ini adalah rakor terakhir.

Bagi Satker SNVT Penyediaan Perumahan Sulbar Dokumen RP3KP tersebut menjadi bagian dari laporan yang akan diserahkan nanti ke Dirjen.” Kami sangat harapkan   Konsultan menyelesaikan Dokumen ini, karena Dokumen ini nantinya akan menjadi Laporan Tahunan  yang akan kami serahkan ke Dirjen Perumahan,” Ujar Illy.

Menyikapi Kondisi Dokumen RP3KP yang kemungkinan tidak dapat diselesaikan oleh Konsultan, Anggota Pokja sepakat untuk menggelar pertemuan pekan depan  untuk membahas solusi apa yang akan dilakukan menyikapi keterlambatan penyelesaian Dokumen tersebut, termasuk membantu bagian tertentu yang memang belum diaekesaikan oleh Konsultan.” Kami hanya bisa memberi masukan bagian mana yang tak mampu diselesaikan oleh Konsultan, tetapi secara umum Konsultanlah yang bertanggung jawab, olehnya pihak Dinas mesti mempertanyakan ke konsultan di bagian mana yabg tidak dapat diselesaikan, disitulah Pokha akan bantu,” Urai Konsultan Program Kotaku yang juga anggota Pokja, Kallamanta,ST.

Untuk kejelasan masalah ini, Pihak PT CDR yang dihubungi Banniq.Com, untuk memberi  penjelasan,sampai berita ini diposting.pihak PT CDR belum memberikan respon.(smd)

Berita Terkait: