DPRD Sulbar Belajar Tentang Peningkatan PAD Ke Kaltim

 

Banniq.com.Samarinda

DPRD Sulbar melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mendapatkan data dan informasi tentang cara meningkatkan dan mengelola pendapatan daerah di provinsi ini. Kunker ini merupakan ajang studi banding yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Sulbar bersama mitra kerjanya seperti Badan Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah.
Rombongan Komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan ini beserta sejumlah OPD Pemprov Sulbar dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan. Rombongan ini melakukan pertemuan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kaltim di Samarinda pada hari Kamis, 27 Juli 2017. Mereka diterima langsung oleh Kepala Bapenda Kaltim Ismiati,
Menurut Hamzah, secara khusus hal yang ingin dijadikan obyek studi banding adalah tentang bagaimana upaya Pemprov Kaltim melalui badan pendapatan daerah bisa meningkatkan dan pengoptimalisasi pendapatan daerah sekaligus mengelolanya.
“Tentu dari hasil diskusi kami dengan Ibu Kepala Bapenda Kaltim banyak hal yang bisa kita dapatkan yang kita bisa coba terapkan di Sulbar. Tapi, tentunya perlu kajian terlebih dahulu karena kondisi daerah kita berbeda dengan Kaltim. Tingkat perekonomian dan kesejahteraan di Kaltim lebih maju,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Kepala Bapenda Kaltim Ismiati mengemukakan, tahun ini pihaknya mengagendakan sejumlah inovasi pelayanan samsat yaiti launching samsat desa, samsat payment point Bank Kaltim, samsat terapung, dan samsat kepulauan. Inovasi ini bertujuan untuk lebih memudahkan dan mendekatkan pelayanan samsat kepada masyarakat sekaligus tentu saja untuk menggenjot peningkatan pendapatan daerah melalui pembayaran pajak kendaraan.
Pada tahun 2015, realisasi pajak daeah di Kaltim sebesar Rp 3,75 triliun atau mencapai 95 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3,93 persen.
Penerimaan retribusi daerah pada tahun 2016 melampaui target. Realisasi sebesar Rp 19,43 sedangkan target hanya sebesar Rp 16,45. Persentase capaian realisasi sebesar 118 persen.
Hamzah berharap, hasil studi banding ini bisa dikaji atau dipelajari lebih lanjut oleh Badan Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah Sulbar agar target pendapatan bisa tercapai atau bahkan melebihi target seperti yang terjadi di Kaltim.(Rus/s)

Berita Terkait: