Pemohon Hadirkan Ketua KPPS Sebagai Saksi, Kuasa Hukum Pihak Terkait Nilai Sebagai Pelanggaran Pidana

IMG-20170407-WA0064

Banniq.com.Jakarta

Sidang perkara sengketa suara Di MK hari ini,Jumat,7/4  adalah sidang pleno pemeriksaan saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait.

Anggota Kuasa Hukum ABM-Enny, sebagsi pihak terkait, Ryza Fardiansyah,SH dari Kantor pengacara Zoelva And Partners kepada Laman ini, menyampaikan bahwa dalam proses persidangan pago tadi, saksi Pemohon tidak memahami tahapan pelaksanaan proses pelaksanaan Pilgub Sulbar 2017. Ini terlihat dari semua keterangan saksi Pemohon yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang diajukan. Seperti keterangan saksi pemohon yang menyatakan bahwa saksi pemohon tidak menandatangani Model DB.1 -KWK di 5 Kabupaten, dan hanya bertandatangan di Model DB.1 – KWK Kab. Mamasa. ” Pernyataan Saksi pemohon tersebut tidak sesuai dengan fakta, karena  berdasarkan data DB.1 – KWK yang kami ajukan sebagai bukti, Pemohon bertandatangan juga bertandatangan di Model DB.1 – KWK Kab. Mamuju Tengah,” Beber Ryza.

Selain kontradiksi dengan fakta yang ada, Ditambahkan Ryza bahwa Keterangan saksi pemohon juga sangat lemah dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonan yaitu tentang NIK Ganda, Suket dan distribusi C.6. ini terbukti dari pengakuan Saksi pemohon yg menyatakan bahwa mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut mulai dari rekap di tingkat Kecamatan.”  Mereka baru mempermasalahkan hal tersebut setelah mereka mengetahui bahwa pemohon adalah pihak yang kalah lalu kemudian baru di permasalahkan di pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, Permasalahan itupun tidak mereka tuangkan dalam model DB.2 – KWK diseluruh kabupaten,” Imbuh Lawyer Mudah asal Makassar ini.

Selain itu,masih Kata Ryza, bahwa Saksi pemohon juga tidak bisa menjelaskan secara detil apa yg mereka permasalahkan tentang Suket, karena Suket bukan merupakan wewenang KPU melainkan wewenang Dukcapil.

Masih rentetan proses persidangan Hari ini,  menurut Ryza ada satu hal yang mengejutkan dimana  di akhir persidangan pemohon menghadirkan seorang saksi yang merupakan Ketua KPPS.” Kami nilai  Ini sebagai  hal yg ganjil, karena  KPPS sebagai penyelenggara pemilu yang seharusnya netral, tetapi  mengapa bisa dihadirkan oleh Pemohon untuk menjadi saksi di pihak pemohon?” Imbuhnya.

Kehadiran Ketua KPPS  tersebut  juga menjadi keberatan kami Pihak Terkait dan Termohon dan hal tersebut merupakan pelanggaran pidana dimana KPPS diduga memihak salah satu Paslon yakni Pemohon karena bisa hadir sebagai saksi Pemohon. Ini juga yang menjadi catatan persidangan tadi dan Termohon sudah menyatakan akan memproses hal tersebut di ranah pidana.

” Dari Proses  persidangan tadi, kami dari Pihak Terkait yakin bahwa permohonan Pemohon akan ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Karena dari fakta persidangan tadi, semua dalil Pemohon dalam permohonan tidak terbukti,” Pungkas Alumni Fakultas Hukum Unhas ini.(Ril/smad)

Berita Terkait: