Kadishut Sulbar Nyatakan Penetapan Taman Nasional Gandang Dewata,Sudah Sesuai Prosedur

 

20170402_062058
Keterangan Photo: Kadis Kehutanan Prov.Sulbar,Ir.Fakhruddin(photo:samad)

Banniq.com.Sulbar

Penetapan Kawasan Gandang Dewata Di Kabupaten Mamasa menjadi Taman Nasional Gandadewata berdasarkam SK Kemen LHK Oktober 2016, masih menuai kritik di kalangan pemerhati Masyarakat Adat di Sulbar. Muh.Arif, Pemerjati Masyarakat Adat di Polman,pada Laman ini, Sabtu, 1/3 via WA menjelaskan bahwa ,dalam proses penetapan Taman nasional Gandang Dewata Kementerian Kehutanan harus memperhatikan  aspirasi dari masyarakat adat yang memiliki hak ulayat di kawasan Gandang Dewata.

Bila hal tersebut tidak dilakukan maka cara pandang negara pasca putusan MK 35 tetap sama, “hutan adat adalah hutan negara”, dan itu keliru, karena kata “negara” sudah di hapus..” Olehnya
Masyarakat Adat PUS, Kondosapata, Uwai Sapalelean, msh trus berjuang mempertahankan wilayah adatnya yg masuk dlm kawasan TN itu,” Tandas Ary..

Menanggapi hal tersebut, secara terpisah Kadishut Sulbar,Ir.Fakhruddin, menguraikan bahwa Ibu kota Kecamatan dan desa-desa / kampung tua dimaksud berada di kawasan HL Tabulahan dan  kawasan HL Tabang.” , bukan di dalam areal KSA/KPA yang ditetapkan oleh Menteri LHK sebagai TN GD melalui SK. 773/Men-Lhk/2016, Desa-desa/Kampung tua itu sdh ditata batas tahhn 2016 oleh BPKH Wilayah VII MKS sebagai  tindak lanjut Revisi RTRWP Sulbar terhadap DPCLS Kawasan HL pada 3 kecamatan di Kabupaten Mamasa.,” Urai fakhruddin
Ditambahkan fakhruddin bahwa  Kegiatan Tata Batas DPCLS pada Kawasan HL ini akan terus diselesaikan oleh BPKH VII Makassar , Usulan Perubahan fungsi dari HL menjadi KPA/KSA itu terjadi tahun 2009,Rekomendasi dikeluarkan oleh Bupati Mamasa melalui surat No. 007/3973/set/VI/2009 tgl. 3 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. Obed Nego Depparinding, MH.
Setiap tahapan sejak Revisi RTRWP, masih kata Fakhruddin, semua didasarkan atas Usulan dari  Kabupaten yang tentunya melalui proses Konsultasi Publik, Workshop , Sosialisasi ,  Kajian Tim Teknis dan dan Tim Terpadu.” Saat itu kami belum mengetahui apa sudah ada perwakilan AMAN dan Walhi di Sulbar, sehingga tidak dihadirkan dalam kegiatan proses konsultasi tersebut,” Timpal Fakhruddin

Kemudian untuk kajian akademiknya prosedurnya juga sudah dilalui sebelum Kemen LHK menetapkan TN GD, saat itu masih jata Fakhruddin yang melakukan pengkajian adalah Prof.Ngakan Putu Oka .” Beliau selaku pakar Konservasi Fakultas Kehutanan Unhas yang  banyak mengkaji potensi biodivesity TN GD yang perlu dilestarikan, dan saat itu memang  kita sepakat dan sejalan untuk sama-sama melestarikan,” Pungkasnya(samad)

Berita Terkait: