Kejari Mamuju Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Bansos

Banniq.com.Mamuju

Kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) yang menjerat mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamuju, Muhammad Ayyub Yusuf memasuki fase baru. Setelah melakukan penyidikan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju kembali menetapkan satu orang tersangka yaitu Abdullah. Tersangka baru itu adalah bendahara BPKAD Mamuju.

Plt Kepala Kajari Mamuju, Jefri Penanging Makapedua mengatakan Abdullah telah ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan. Dia (Abdullah) mangkir dalam pemanggilan pertama pada Senin 17 Juli kemarin, dengan alasan tidak mendapatkan surat panggilan. Sehingga Kajari Mamuju mengirim tim untuk melakukan pengiriman surat pemanggilan langsung.

“Dalam surat panggilan itu tertulis Rabu 19 Juli, tetapi tersangka maunya hari ini (kemarin, red) untuk ┬ádilakukan pemeriksaan. Sekarang tersangka telah kami tahan, agar tidak melarikan diri,” kata Jefri Penanging, Selasa 18 Juli.

Lebih lanjut Jefri Penanging menuturkan Abdullah didakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara. “Untuk pasal 2 tuntutannya mininal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Sedangkan pasal 3 ancaman hukumannya minimal satu tahun dan maksimal 20 tahun,” tuturnya.

Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Mamuju, Dhian Arwitadibrata menjelaskan penetapan Abdullah menjadi tersangka berasal dari pengembangan sanksi dan barang bukti dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang dipalsukan. Fakta-fakta tersebut mencuat pada penyidikan tersangka utama Muhammad Ayyub Yusuf. “Kami sekarang masih melakukan penyidikan lanjutan, untuk sementara belum ada dugaan tersangka lain,” ujarnya.

Kuasa Hukum Abdullah, Nasrun Natsir, SH menyatakan kliennya hanya menuruti perintah pimpinannya, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa dia ikut menikmati dana Bansos. Terkait dengan dugaan dana yang diselewengkan itu, kliennya tidak menerima sepeser pun. Pihaknya sementara sedang mengumpulkan data-data lain yang bisa digunakan menjadi bantahan dalam persidangan.

“Klien saya tidak mengetahui jika pencairan dana yang dilakukan oleh Muhammad Ayyub Yusuf tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi, ini semata loyalitas terhadap pimpinan dan alasannya pun dana itu untuk kebutuhan kebijakan. Sebagai buktinya klien saya yang datang menghadap di Kejari Mamuju, meski waktu pemanggilan belum waktunya,” pungkas Nasrun. (kif/s)

Berita Terkait: