Kepala BPN Mateng Dinilai Tidak Patuhi PP Nomor 24 Tahun 1997

 
 BANNIQ.COM.Topoyo. Anton Latif salahseorang warga asal Dusun Manurung Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Tanah warisan dari Orang tuanya, namun hingga kini  sertifikat tanah tersebut belum diterbitkan oleh Pihak BPN Mateng.

Padahal kata Anton, saat ditemui di kediamannya belum lama ini semestinya pihak BPN Mateng tunduk dan taat ke Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah.

” Di pasal 30  ayat (1) poin c, PP tersebut Dan kepada pihak berkeberatan diberitahuksn oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sporadik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 hari dan dalam pendaftaran tanah secara sistematik, dan 90 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak disampaikan nya pemberitahuan tersebut,” Paparnya.

Kemudian di ayat lain pasal tersebut, sambung Anton, menyebutkan bahwa catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihapus apabila, telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa, diperoleh putusan pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan 90 hari dalam pendaftaran tanah  secara seporadik sejak disampaikannya  pemberitahuan tertulis  sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan.

” Saya kira pasal ini sangat jelas mengisyratkan bahwa bila mana tidak ada gugatan atas sengketa tanah, BPH sudah mesti memproses penerbitan Sertifikat tanah saya karena tidak ada gugatan, selama waktu yang telah ditentukan,” Imbuhnya.

Selain itu masih kata Anton, belum terbitnya sertifikat tanah sebagaimana dimohonkan ke BPN Mateng , karena dipicu oleh surat Danramil Budong-budong ke BPN dengan alasan untuk menjaga stabilitas keamanan(mencegah konflik), sehingga diminta untuk tidak menerbitkan Sertifikat sebelum ada pentelesaian.

Namun surat itu kata Anton, agak janggal karena tidak ada tembusan ke pihak kepolisian setempat, jika alasan  keamanan.

Dengan surat tersebut, sambung Anton  Proses penerbitan sertifikat yang diusulkan ke BPN menjadi terhenti.

Terpisah, Kepala BPN ATR Kabupaten Mamuju Tengah, Baso Bakti, via WA Jum’at (10/8/2018) mengatakan persoalan tersebut sudah dijelaskan kepada wartawan.” Persoalan ini sdh Saya jelaskan sama teman Pers kalau  belum jelas bisa ke Kantor di Topoyo,” Ujarnya singkat.

Sementara itu Danramil Budong-budong, Kapten Inf.Mukhtar, Kamis(9/8/2018) yang menjelaskan  posisinya selaku Danramil terhadap masalah tanah tersebut, yang posisinya  hanya untuk menjaga keamanan agar tidak terjadi gesekan di kedua belah pihak.  di lokasi sengketa tanah tersebut.Bahkan ia  mengakui surat yang pernah   dilayangkan   ke BPN Mateng yang bertujuan untuk  tujuan menjaga stabilitas keamanan.

” Betul Surat itu saya buat tetapi konsepnya dari Kepala BPN, surat itu dibuat untuk mencegah terjadinya konflik di wilayah saya, dan surat tersebut memang sudah ada sama kepala BPN,” Terangnya.

Diurai lanjut Mukhtar bahwa munculnya masalah tersebut karena awalnya Keluarga Abd.Latif( orang tua Anton bersaudara) dimana ketiga anaknya yakni Hamsina, Rahmat dan Rahmawati(yang tinggal di Kalimantan)  telah menjual tanah tersebut kepada Husain ( Ayah Musdalifah bersaudara) , pada tahun 2003, untuk biaya pemakaman Abd.Latif ( bapak Anton bersaudara) yang meninggal dunia.

Kemudian Bapak Musfalifah  meninggal lalu tanah tersebut dibeli Musdalifah dari orang tua perempuannya, kemudian dari  pembelian tersebut terbitlah seporadik pada tahun 2010 untuk Musdalifah , Namun pada tahun 2016 adalagi Sporadik baru yang terbit .” Begitu kronologis awalnya dek,” Ujarnya.

Untuk itu agar masalah  itu tidak berlarut dan segera ada penyelesaian, dirinya menyarankan adanya mediasi terhadap persoalan tersebut dapat selesai dengan baik dan keduanya tidak ada yang dirugikan,.” Harapan saya masalah ini ada yang mediasi agar masalahnya dapat selesai dengan baik dan kedua  belah pihak  tidak  ada yang dirugikan.” Pungkasnya.(smd)

Berita Terkait: