Maenunis Tepis 4 Tudingan Terhadap Gubernur Sulbar

Banniq.Com.Jakarta

Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, Maenunis Amin, akhirnya menjawab empat tudingan yang salah satu media on line yang mengankat empat point sorotan publik terhadap Gubernur Sulbar.

Berikut jawab Maenunis atas rilis yang dikirim di puluhan media di Sulbar;

  1. Proses penggantian kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Pemprov.

Terkait ini, pak Gub sendiri sudah menjelaskan ke kawan-kawan Aliansi Pemerhati Birokrasi Sulbar yang berunjuk rasa, demikian halnya ke sejumlah media. Gubernur juga sudah memberikan kesempatan untuk dikonfirmasi ulang jika masih ada yang dianggap butuh dijelaskan.

  1. Penyataan “Kalau ada yang keberatan, silahkan keberatan tidak ada masalah”.

Wartawan yang menulis berita ini dengan membawa nama insan media Mamuju telah mengambil kesimpulan sendiri dari pernyataan pak Gubernur.

Saya tidak mengetahui, apakah wartawan yang menulis itu hadir on the spot ketika pak ABM mengeluarkan pernyataan tersebut, ataukah hanya write by ear. Meskipun demikian, letak salahnya dimana? “Kalau ada keberatan tidak ada masalah”, itu artinya ABM terbuka untuk dikritik. Toh kesempatan hearing juga beliau telah berikan seandainya ada yang ingin dikonfirmasi ataupun dikonfrontir kok!

  1. Tidak Menetapkan 100 Hari Target Kerja.

Wartawan tersebut mengambil kutipan komentar ketua LSM Jaringan Masyarakat Non Partisan (Jari Manis) Sulbar, Ashari Rauf, yang menurutnya pemerintahan ABM-Enny tidak menyusun rencana atau program 100 hari kepemimpinannya.

Wartawan yang mengambil kutipan saudara Azhari Rauf terkesan tendensius. Baik wartawan ataupun saudara Azhari tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Gubernur atau stake holder yang dipercayakan oleh Pemprov terkait program-program pemerintah.

On other side, tidak ada regulasi yang mengatur bahwa ABM-Enny “wajib”, “sunnah”, “mubah” ataupun “makruh”,untuk memiliki program struktural 100 hari pertama kepemimpinannya. Sistem perencanaan pemerintah daerah sampai pusat, hanya mengenal perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan tahunan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

Akan tetapi, untuk meluruskan fallacy of own conclusion si wartawan, sejumlah program ABM-Enny sebenarnya berjalan simultan sampai hari ini. Dimulai dari konsolidasi dan evaluasi internal, membangun komunikasi sinergitas dan membuat kesepakatan kerja dengan 6 Bupati se-Sulbar, melakukan inspeksi sebagian aset daerah terkhusus hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik sampai membuat kesepakatan kerja dengan kementerian. Terakhir ini, RPJMD sudah selesai di alur pertama.

Jadi, ABM-Enny sebenarnya sudah berjalan dengan sejumlah program strategis. Wartawan yang menulis berita itu saja yang tidak up to date.

  1. Rapat penyusunan RPJMD 2017-2022 dilaksanakan di Jakarta.

Wartawan tersebut menulis “Rapat dihotel mewah Jakarta berapa anggaran yang dihabiskan dan pejabat daerah yang berangkat ke Jakarta otomatis menggunakan SPPD, klo kantor gebernur tdk punya ruang aula untuk membahas RPJMD Sulbar saya kira disulbar ada hotel yang cukup luas untuk menggelar rapat apa lagi ini rapat terbatas tentu akan lebih menghemat anggaran,” tulis pemilik akun facebook @Andi Morgan di kolom komentar akun @Maenunis Amin.

Wartawan yang merilis berita ini, tidak proporsional dengan hanya mengambil komentar sepihak tanpa mengambil komentar jawaban kami, padahal isi beritanya diambil dari postingan di laman FB kami di kolom komentar yang sama.

To make long story short. Dalam demokrasi, partisipasi masyarakat menjadi instrumen yang paling wajib bagi tatanan sosial polotik. Pemerintahan yang modern juga meniscayakan kritik ataupun langkah oposisional dari kelompok civil menjadi alat picu untuk berdinamika. Termasuk, kepada media yang ingin berseberangan dengan pemerintah sebagai oposisi.

Dari awal, sesuai instruksi Gubernur, kami sudah menegaskan bahwa, Pemprov berkeinginan menjadikan media sebagai partner akan tetapi secara proporsional. Gubernur tidak ingin ada dikotomi kelembagaan antara pemprov dengan media tetapi bekerja sama secara profesional dan proporsional.(smd)

Berita Terkait: