Melalui Workshop, Wartawan Diajak Pahami Tusi BPK

BANNIQ.COM.Sulbar. Upaya untuk membangun sinergitas dengan pekerja media di Provinsi khususnya di Kabupaten Mamuju, BPK Perwakilan Sulbar menggelar Workshop yang diikuti oleh puluhan pekerja media, baik Cetak, elektronik maupun online yang bertugas di Mamuju, di aula pertemuan kantor Perwakilan BPK Sulbar, Jalan Abd.Malik Pattana I Endeng, Kamis(18/10/2018).

Kepala Perwakilan (Kalan)BPK Sulbar, Eidu Oktain Panjaitan, sebagai pemateri tunggal Workshop media BPK, mengatakan pelaksanaan Workshop BPK dimaksudkan untuk mengajak rekan-rekan media untuk lebih dekat mengenali BPK melalui pemahaman Tugas dan fungsi (Tusi) BPK.

Dia juga menjelaskan bahwa tujuan lain pelaksanaan wirkshop tersebut, mengingat peran strategis media, sebagai penyampai informasi terutama yang terkait dengan pengelolaan keuangan  Pemerintah daerah dan hasil Pemeriksaan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh BPK.

Eidu menjelaskan lebih jauh terkait tugas dan fungsi yang selama ini dijalankan oleh BPK terutama dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan, menetapkan kerugian negara dan memberi pendapat profesional terhadap pengelolaan keuangan di daerah.

” Terkait tugas dalam menentukan kerugian negara dalam pengelolaan keuangan daerah, BPK berpedoman pada fakta-fakta ┬ádan aturan hukum yang menjadi dasar dalam menentukan kerugian negara tersebut,” Imbuhnya.

Kemudian tugas lainnya masih kata pria asal Sumut tersebut, tentang pemberian pendapat profesional pengelolaan keuangan daerah, seperti Wajar Tanpa Pengecualiaan, (WTP), Wajar dengan Pengecualian(WDP), Tidak memberi pendapat atau disclaimer dan penilaian tidak wajar.

Dari opini tersebut sebut Eidu, sifatnya hanya hasil penilaian profesional auditor atas pengelolaan keuangan negara atau daerah, tetapi dengan nilai WTP misalnya tidak ada garansi untuk tidak adanya korupsi.

” Penilaian opini itu sifatnya ┬ásebagai penilaian profesional auditor atas pengelolaan keuangan, namun jika dengan penilaian WTP misalnya, bukan berarti tidak ada korupsi atau tidak ada jaminan korupsi tidak terjadi dengan penilaian WTP,”pungkasnya(smd)

Berita Terkait: