Menggagas Pemberdayaan Kampung Nelayan, Untuk Menyusutkan Angka Kemiskinan Di Sulbar

Keterangan: Gubernur Sulbar,Drs.H.Alibaal Masdar,M.Si saat memimpin rapat pembahasan RPJMD Sulbar, didampingin Anggota Tim Pakar Dr.Yundini Husni Djamaluddin(Photo:samad)

Banniq.com.Jakarta

Berbagai issu yang bergulir pada temu tim pakar Yang tergabung dalam Tim 9 Pemerintahan ABM-Enny,Dengan Tim OPD Pemprov Sulbar,Selain totalitas pengembangan SDM melalui Pendidikan, Baseline data Berbasis IT dan issu pengentasan kemiskinanan sebagai program yang diharap cepat dirasakan oleh masyarakat Sulbar sebagaimana Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar periode 2017-2022.

Satu hal yang paling cepat untuk  dirasakan oleh masyarakat atas visi  dan misi Gubernur Ali Baal Masdar dan Wagub,Enny Anggraeny adalah program yang dapat dilaksanakan dalam jangka pendek dan subtantif.” Kita ingin RPJMD yang kita bahas hari ini,menyentuh hal yang subtantif terkait visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, untuk bulan mei sampai Desember nanti agar tidak bias dari apa yang kita diskusikan hari ini,” Tandas Sekprov Sulbar,Drs.Ismail Sainuddin,M.Pd. saat mendampingi Gubernur Sulbar,ABM pada Kegiatan Pembahasan RPJMD di jakarta yang berakhir beberapa hari lalu.

Berbagai program telah diredesain oleh OPD pemprov Sulbar di hadapan dewan pakar yang bekerjasama dengan Pemprov untuk menyusun program RPJMD yang proporsional dan terukur.

Memgingingat angka penduduk miskin Sulbar yang masih tinggi, Pemprov melalui OPD teknis antara lain Dinas Perikanan Dan Kelautan yang menggagas Perkampungan Nelayan sebagai salah satu pilot untuk mengurangi angka kemiskinan di Sulbar,dan hal tersebut relevan dengan instruksi Wapres untuk mensandingkan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Pebanggulanga Kemiskinan Daerah.” Jangan kita lupakan hal ini, Instruksi Wapres menegaskan bahwa Dokumen Penanggulangan kemiskinan Daerah harus beriringan dengan Dokumen RPJMD,” Ujar Anggota Aco Musaddad selaku  Tim Kerja Tim 9 Pemerintahan ABM-Enny.

Terkait pencanangan Perkampungan atau Desa Nelayan, sebagai salah satu opsi program pengurangan angka kemiskinan yang digelindingkan Dinas DKP,direspon posotif anggota Tim Pakar.

Doktor Ekonomi kelahiran Tinambung,Yang juga ketua KPPU Dr.Syarkawi Rauf.Syarkawi sepakat untuk mencanangkan program yang dapat dirasakan cepat oleh masyarakat sebagaimana visi dan misi Gubernur Dan Wakil Gubernur.” Memang betul Pemprov harus bisa mengimplementasikan program yang dapat cepat dirasakan oleh masyarakat, yang kemudian kita sebut program jangka pendek, dan program kampung nelayan ini saya sepakat untuk dilaksanakan secepatnya,yang tentunya harus terintegrasi dari hulu hingga ke hilir,” ujarnya.

Terintegrasi dari hulu hingga ke hilir kata Syarkawi bahwa di perkampungan tersebut ada pengembangan pendidikannya, pembeerdayaan dan pendamoingan-pendampingan dan lain-lain

Untuk prercepatannya, masih kata Syarjawi tahun ini harus sudah di mapping perkabupaten,titik-titik perkampungan nelatan itu dimana saja.” Tahun ini harus bisa dipetakan penempatan program tersebut,titik-titiknya harus ditentukan di setiap kabupsten,” demikian tambahnya.

Selaras dengan Syarkawi, Dirjend di kementerian DKP yang juga Putra Mandar,Dr.Zulfikar Muhtar Huzain, juga sepakat dengan pengembangan kampung nelayan tersebut.” Kampung nelayan tersebut nantinya dapat dipetakan untuk budidayanya, untuk tangkapnya dan logistiknya, dan satu hal paling penting adalah pelibatan lembaga lain untuk pendampingan, seperti perbankan,” Ujarnya.

Terkait pemberdayaan masyarakat nelayan, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar waktu masih Bupati Polman,telah melaksanakan program tersebut,melalui program budidaya ikan di sungai yang berdekatan dengan muara.” Sewaktu saya Bupati di Polman dulu, program seperti ini telah kita jalankan,tujuannya untuk mengantisipasi kepakuman nelayan ketika tidak bisa melaut,mereka bisa memancibg ikan di sungai tersebut,yang semula kita sudah sebar benih ikannya,yang penting tidak paksi pukat,” terangnya.

Dari aspek kesinambungan program pemberdayaan nelayan melalui perkampungan nelayan juga ditanggapi positif pakar ekonomi Unhas Prof Dr.Amri.

Amri menjelaskan bahwa program tersebut jangan hanya menitik beratkan pada aspek pemberdayaan untuk kesinambungan hidup tapi Welfare(kesejahteraan)nya juga harus diperhatikan.” Saya sependapat dengan pak Gubernur,bahwa jangan hanya kesinambungan hidup disitu yang diperhatikan, tapi welfarenya juga harus menjadi perhatian, dan pemprov harus berani bekerjasama dengan lembaga lain mengingat anggaran di pemerintah tidak cukup untuk program tersebut,” Pungkas ekonom asal Majene ini(samad)

 

 

Berita Terkait: