Nur Hasni: Pimpinan Dapat Kena Sanksi Berantai Bila Membiarkan Bawahannya Tidak Netral Di Pilgub

20161022_043456

Banniq.com.Sulbar

Rakor Stakeholder terkait pengawasan Partisipatif Pilgub Sulbar 2017 yang diselenggarakan Bawaslu Sulbar selama dua Hari, tanggal 21 sd 22 Oktober 2016, menghadirkan beberapa pemateri dari lembaga nasional yang terkait dengan pilkada seperti Staf ahli Kemendagri, PPATK, DKPP dan Kpmisi ASN.

Komisi ASN yang diwakili asisten Bidang Pengaduan, Dra.Nur Hasni.MA, kepada Banniq.jumat,21/10 mengatakan bahwa dalam proses pelaksanaan Pilgub semua PNS Harus netral dan tidak boleh membuat pengkotak-kotakan di masyarakat dengan sikap yang tidak netral dalam pelaksanaan pilgub.” Kita harap Teman-teman PNS untuk tidak melakukan pengkotak-kotakan di masyarakat dengan sikap yang tidak netral,” Ujar Nur Hasni.

Menyikapi adanya beberap  PNS Pemkab Mamuju Sulbar yang diduga melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Netralitas PNS telah direkomendasikan oleh Bawaslu, Hasni mengakui belum adanya penyampaian  resmi ke Komisi ASN, Namun demikian Hasni berjanji Komisi ASN akan menindak lanjuti bila sudah tesmi disanpaikan Ke Komisi ASN.” Untuk masalah tersebut Saya belum tahu apa sudah ada laporan ke kantor, mungkin sudah ada di meja pimpinan, yang jelas kami tentu akan menindak bila terbukti melanggar PP 53 Tahun 2010,”

Prosedur penanganan PNS yang tidak betral di Pilgub sesuai PP Nomor 53/3010 kata Hasni jika sudah ada laporan ke Komisi ASN, Komisi mempelajari dan mengkaji laporan tersebut, jenis pelanggaran apa yang dilakukan Sesuai PP tersebut kemudian apa ada unsur kesengajaan atau ketidak sengajaan.Setelah itu, komisi ASN merekndasi ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yakni Gubernur, Bupati maupun Walikota, bila mereka tidak menindak maka Komisi ASN  melaporkannya ke Presiden. ” Karena kami belum punya perwakilan di Daerah jadi kami bekerjasama pihak Bawaslu maupun PPK di daerah untuk melakukan pengawasan netralitas PNS, Jika terjafi  pelanggaran Komisi ASN meminta Ke PPK intuk menindak PNS bersangkutan, bila tidak dutindaki maka Komisi ASN melaporkannya ke Presiden,” Timpalnya.

Masih kata Hasni, Pimpinan Pegawai(PNS) di daerah yang mengetahui bawahannya tidak netral bahkan terang-terangan mendukung calon tertentu, dan tidak memberi teguran bahkan terkesan membuarkan maka Pejabat Bersangkutan bisa dikeba Sanksi berantai.” Pimpinan yang melakukan Pembiaran terhadap oknum PNS yang menunjukkan tidak betral di pilgub bahkan apalagi terang-terangan mendukjng calon tertentu, maka ia dapat dikenakan sanksi berantai,” Pungkasnya(smd/dam)

Berita Terkait: