Optimalkan Usulan Program Pembangunan Perumahan di Sulbar, Dinas PKP Sulbar Minta Dukungan dari Anggota DPR-RI Dapil Sulbar

PLT Kabid Perumaha Dibas PKP Sulbar, Joko Muliyanto,ST didampingi Kasie Program, Irmansyah,SE saat berkordinasi dengan TA Ibnu Munzir, Muh.Arsyad di Gedung Nusantara I Gedung DPR-RI Senayan Jakarta(photo:dok)

BANNIQ.COM.Jakarta. Program Pembangunan,  pengembangan  Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan akan papan masyarakat, Khususnya di Provinsi Sulawesi Barat, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tàhun 2011 Tentang Perumahan, Rabu(19/9/2018) PLT  Kabid Perumahan  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman(PKP) Provinsi Sulawesi Barat, Joko Muliyanto,ST didampingi Kepala Seksi Program, Irmansyah,SE mewakili Kepala Dinas PKP Ir.Bebas Manggasali, M Si karena mengikuti pembahasan anggaran di DPRD Sulbar, ruang kerja Anggota Komisi V DPR RI Partai Golkar Dapil Sulbar, Drs.H.Ibnu Munzir, di gedung Nusantara I DPR RI Senayan Jakarta.

Joko Muliayanto dan Irmansyah, diterima oleh Tenaga Ahli Drs.H.Ibnu Munzir, Muh.Arsyad, Mengingat Drs. Ibnu Munzir Sementara mengikuti rapat di komisi V.

Joko mengatakan sebagai warga Sulbar kita berharap dukungan dari Perwakilan kita di Senayan untuk bisa membantu mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan Perumahan, karena sebahagian besar anggaran untuk pembangunan perumahan bersumber dari APBN, seperti pembangunan Rusun baik untuk ASN maupun untuk Mahasiswa/pelajar di pondok Pesantren.

” Kami sangat berharap bantuan Wakil kita yang ada di Komisi V DPR RI  untuk mengkomunikasikan usulan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, karena sebahagian besar  anggaran untuk pembangunan rumah seperti Rusunawa dan rusus bersumber dari APBN,” Terang Joko.

Hal sama diungkapkan Kasi Program Dinas PKP Sulbar, Irmansyah,SE. Kata Dadang,sapaan akrab Irmansyah, dukungan Anggota Legislatif seperti Bapak Ibnu Munzir sangat kami butuhkan karena berada di Komisi V yang bermitra dengan Kementerian PUPR.” Kami sangat membutuhkan suffort bapak Ibnu Munzir sebagai anggota Komisi V DPR RI untuk membantuk menyampaikan ke Kementerian PUPR terkait usulan program pembangunan dan pengembangan Perumahan di Sulbar, semoga beberapa  usulan pembangunan Rusun yang 2 diantaranya untuk rusun ponpes disetujui kementerian dengan bantuan pak Ibnu Munzir,” Ujarnya.

Terkait usulan program yang sudah pernah dikomunikasikan ke Drs.Ibnu Munzir maupun melalui TA, kata Tenaga Ahli Ibnu Munzir, Muh.Arsyad akan diupayakan secara maksimal untuk mengkomunikasikannya dengan pihak Kementerian PUPR, bahkan kata Arsyad satu diantara beverapa usulan tersebut sudah difinalkan masuk di APBN 2019.

“Untuk saudara-saudara kita di Sulbar, terutama yang membutuhkan pembangunan perumahan seperti rusun baik untuk ASN maupun Untuk mahasiswa/siswa, Bapak Ibnu Munzir akan maksimal membantu mengkomunikasikan ke Kementerian PUPR, bahkan satu dari beberapa usulan tersebut sudah difinalkan sewaktu rapat pembahasan dengan Kemen PUPR yang diwakili Dirjennya, belum.lama ini,” Urai Arsyad.

Untuk kesinambungan dukungan terhadap program pembangunan dan pengembangan perumahan di Sulbar, di masa yang akan datang sebut Arsyad pihaknya membutuhkan Bekap data yang terkait program pembangunan dan pengembangan perumahan.Karena setiap jali dirinya mendampingi Drs.Ibnu Munzir dalam pembahsan anggaran, pihak kementerian selalu menanyaksn data tentang kondisi kebutuhan rumah dan penanganan kawasan kumuh di Sulbar.

” Kami berharap bekap data kondisi kebutuhan pembangunan perumahan secara makro di Sulbar, baik untuk program Pembanguban rumah MBR dan lainnya, karena pijakannya pada data apatah lagi sekarang ini proses pengajuannya sudah semakin profesional, dengan sistim E.Proposal dan E.Planning,”paparnya.

Olehnya ia juga berharap dengan posisi Drs.Ibnu Munzir di Komisi V sambung Arsyad, ada banyak kesempatan yang dapat dikomunikasikan terkait Program pembangunan di Sulbar utamanya bidang yang menjadi mutra komisi V, seperti Kementerian PUPR, Pergubungan, Kementerian Transmigrasi dan Tenaga kerja dan lainnya(smd)

 

Berita Terkait: