Pemberlakuan UU Pers Terhadap Kasus Busman Rasyid,Tidak Memenuhi Unsur

20170322_100217

Banniq.com.Mamuju

Penanganan dugaan kekerasan terhadap jurnalis Mamuju Busman Rasyid, yang kini masih berproses di Polres Mamuju, berikut Penangkapan tersangka Utama, BB oleh Aparat Gabungan Polres Mamuju minggu lalu.

Pengembangan penyidikan kasus tersebut, selain pihak penyidik memproses berdasarkan KUHP juga pihak penyidik menciba melakukan penyidikan Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Namun berdasarkan penyampaian saksi ahli dari Dewan Pers, sebagsiman diutarakan oleh Kapolres Mamuju AKBP Muh.Rifai, dihadapan puluhan wartawan cetak,elektronik dan online di aula mini polda Sulbar, Rabu,22/3 pada kegiatan konpres khusus penanganan kasus Busman Rasyid, bersama Kapolda,Didampubgj Wakapolda Kombes H.M.Tajuddin,Kabid Humas Polda AKBP Hj.Maeshura Mappeare  dan Kasatreskrim Polres Mamuju AKP Ade Chandra.

Kata Rifai, berdasarkan pemeriksaan saksi ahli dewan Pers yang bersangkutan tidak melakukan prosedur yang diatur dalan kodek etik Jurnalistik, yakni melakukan cara -cara profesional dalam melaksanakan tugas seperti memperlihatkan identitas kepada Narasumber, Menghargai Hak Privacy,tidak menyuap dan lain-lain.” Berdasarkan keterangan saksi ahli tersebut untuk kasus Saudara Busman Rasyid belum bisa diterapkan UU Pers,” Terang AKBP Rifai.

Terkait proses teknis penyidikan di Dewan Pers Kebun Sirih Jakarta, Penyidik yang juga Kasat Reskrim Polres Mamuju,  AKP Ade Chandra menyampaikan bahwa yang ditangani oleh Dewan Pers bukan saja kasus dari Sulbar,tetapi seluruh Indonesia.Terkait kasus Busman Rasyid kata AKP ade, telah mengumpulkan fakta-fakta yang terkait penyidikan kasus tersebut termasuk hal-hal yang nesti dilakukan oleh wartawan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana disampaikan staf ahli Dewan Pers sebagai saksi ahli kasus tersebut.” Kami ke Dewan pers bukan hanya menyampaikan laporan,tetapi fakta-fakta terkait kasus ini kami bawa yang kemudian diteliti oleh Dewan Pers, terkait unsur yang harus dipenuhi manakala akan diterapkan UU Pers pada Kasus ini,termasuk Badan Hukum Perusahaan pers tempat bekerja,” terang Ade candra.

Pada kesempatan yang sama Kapolda Sulbar Brigjen Pol Nandang MH, menyampaikan bahwa terkait penerapan UU Pers Terhadap kasus saudaea Busman Rasyid berdasarkan keterangan Ahli dari Dewan Pers, bukan berarti  pihak penyidik tidak ingin menerapkan UU tersebut, karena penyidik juga tidak bisa memaksakan pemberlakuan suatu aturan bila tidak memenuhi unsur karena akan menyusahkan prosesnya juga,misalnya kata Nandang bila tidak memenuhi unsur pasti pihak kejaksaan akan mengembalikan terus BAP, meskipun demikian kata Nandang penyidikan kasus tersebut tetap memperhatikan pihak jaksa yabg akan menerima BAP.” Sesuai petunjuk saksi ahli maka UU Pers Belum bisa diterapkan pada kasus ini, dalam penyidikan tidak bisa ada pemaksaan pemberlakuan suatu aturan bila tidak memenuhi unsur, meskipun demikian penyidik akan tetap memperhatikan perkembangan penyidikan kasus ini, bila ada kemungkinan pemberlakuan UU Pers berdasarkan pertimbangan jaksa pastilah digunakan,” Pungkas Jendral Bintang Satu ini.(samad)

Berita Terkait: