PPNI Warning Tuntutan Mereka Segera Direspon Pemerintah

IMG-20170425-WA0049

Banniq.com.Mamuju

Sebagai tindak lanjut, aksi persatuan Perawat indonesia PPNI sulawesi Barat, tanggal 16 Maret 2017,  siang tadi selasa,24/4,  Melalui  Dinas kesehatan Provinsi Mengundang Para Kepala dinas kesehatan di Enam kabupaten dan direktur Rumah sakit untuk beretemu dengan Perwakilan PPNI untuk mencari bagamana Cara Sehingga Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Non ASN ini sebanyak 2580 yang tersebar disemua kabupaten Mendapat hak sesuai dengan UMR dan mendapat kejelasan Nasib.

” Kami sedikit kecewa karna Yang datang dari enam Kabupaten Hanya beberapa kepala Dinas saja dan direktur Rumahsakit yang hadir langsung, yang lainnya hanya mengirimkan wakil nya,” Ujar wakil Ketua PPNI Mamuju,Arman.

Dengan ketidak hadiran beberapa direktur tersebut,kata Arman  Semoga ini bukan pertanda bahwa Memang Pemerintah hari ini tidak serius memikirkan Teman teman perawat.

Dalam tuntutan tersebut, Ada beberapa poin yang menjadi Rekomendasi yang nantinya ini akan disampaikan kepada Gubernur, yakni Basic Salery, atau Upah yang layak, Kejelasan Status Sukarela dan Kontrak, Mendorong Terbitnya UUD P3K
Dan Mengharapkan Pemerintah agar membuat Aturan yang mengharuskan BUMN, dan Perusahaan Perusahaan Menbuat Klinik Kesehatan.

Dengan permohonan tersebut, Kami Mohon kepada pemerintah agar serius mencari solusi karna kalau ini berlanjut tidak ada kejelasan Jawaban atas Tuntutan Kami .” kehawatiran kami  seluruh Perawat yang tersebar diseluruh Daerah Sulawesi Barat sampai pada titik jenuh bila tidak direspon dengan baik, bisa melakukan  Mogok Kerja, ini tidak kami inginkan karena Insya  Allah ini akan Direspon Secara Nasional,” Pungkas Alumni keperawatan Stikes Fatimah ini(smd)

Berita Terkait: