Program Marasa Diharap Dapat Atasi Masalah Kemiskinan dan Stunting

Gubernur Sulbar,Drs.H.Muh.Alibaal Masdar, PJ Sekprov Drs.H Arifuddin Toppo,M.Pd. dan Wakil Bupati Polman, Drs.HM.Natsir saat Rakor  Program “MARASA” (photo:dok)

#ADVERTORIAL#
BANNIQ.COM.Sulbar — Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengharapkan program prioritas MARASA (Mandiri, Cerdas dan Sehat) dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan stunting yang ada di Sulbar.
“Melalui program ini kita harapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan stunting, mengingat jumlah kemiskinan di Sulbar, khususnya di wilayah pedesaan sebesar 79,7 persen atau 30,76 ribu jiwa. Sedangkan permasalahan stunting kita berada pada urutan ke dua secara nasional ” kata Ali Baal saat membuka acara Rapat Koordinasi Program MARASA di Hotel Maleo , Kamis, (26/10/2018.

Untuk mensukseskan progaram itu, Ali Baal mengemukakan, konsep program marasa tersebut akan dilakukan secara terintegrasi, antara program dan kegiatan yang ada di Organisasi Perangkat daerah (OPD), serta dukungan seluruh stakeholder terkait. Selain itu, juga di butuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik.

“Program ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari Pemerintah Daerah, untuk itu kepada para Bupati se-Sulbar berserta jajaran, untuk bersama-sama memadukan segala potensi yang kita miliki, saling bersinergi agar berbagai program prioritas yang termuat dalam RPJMD Sulbar dapat terimplementasi dengan baik,” ujar Ali Baal.

Ia menghimbau, dalam pelaksanaan program MARASA tersebut, perlu ditekankan pada beberapa hal, diantaranya pertama peningkatan keterampilan melaui kegiatan pelatihan berdasarkan potensi masing-masing kabupaten dan desa. Kedua penyediaan listrik. Ketiga penyediaan akses komunikasi dan internet. Keempat peningkatan tenaga kerja melaui kegiatan padat karya. Kelima peningkatan akses pendidikan dan kesehatan serta keenam bantuan keuangan khusus untuk program MARASA.

Terkait pelaksanaan rakor, Ia berharap, hasil yang didapatkan dalam pelaksanaan rakor tersebut dapat ditindaklanjuti oleh OPD terkait sesuai peran masing-masing, sehingga program Marasa dapat dilaksanakan pada 2019 mendatang.

Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana mengatakan , program MARASA sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di pedesaan dengan berlandaskan tiga pilar utama yaitu kemandirian ekonomi masyarakat, pendidikan serta kesehatan melaui integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan lintas sektor yang berbasis desa.

Masih kata Junda, mengingat indeks pembanguanan manusia (IDM) di desa masih tergolong rendah, maka program tersebut difokuskan di wilayah pedesaan. Selain itu, juga masih tinggi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, serta penduduk miskin di Sulbar masih di dominasi masyarakat di desa.

Melaui rakot tersebut, Junda menjelaskan beberapa tujuan dari program Marasa yang ingin dicapai diantaranya, pertama meningkatkan potensi ekonomi yang berbasis produk unggulan desa atau One Village One Product (Ovop). Kedua untuk meningkatkan kemandirian pengusaha dan pewirausaha desa. Ketiga tejadi penguatan kelembagaan masyarakat desa serta pengembangan jejaringan dan kemitraan untuk pemasaran. Ke empat meningkatnya SDM melaui pendidikan dan pengembangan kesehatan melalui edukasi, perbaikan gizi, perilaku hidup besih dan sehat.

Terkait penetapan desa yang menjadi lokus pelaksanaan program Marasa, Ia mengungkapkan, sebanyak 66 desa yang menjadi lokus yaitu terdapat 10 desa di setiap Kabupaten, kecuali Polewali Mandar telah ditetapkan 16 desa.

“Mungkin ada yang bertanya kenapa Polewali Mandar 16 desa, sedangkan kabupaten lain 10, itu disebabkan karena Polewali Mandar jumlah penduduknya besar dan secara statistik angka kemiskinan masih tinggi,” terang Junda
Junda menambahkan, beberapa indikator dari penetapan desa Marasa tersebut diantaranya, pertama masih tingginya angka kemiskinan dari desa itu. Ke dua terdapat permasalaah baik dari bidang pendidikan, kesehatan dan angak putus sekolah. Ke tiga desa tersebut adalah berdasarkan indeks desa membangun namun berkategori tertinggal atau sangat tertinggal. Dan ke empat masalah stunting.

Hadir dalam rakor tersebut, Wakil Bupati Polewali Mandar Natsir Rahmat, Pj. Sekda Sulbar Arifuddin Toppo, Asisten Bidang Pembangunan Hamzah, Pimpinan OPD lingkup Sulbar, Perwakilan Pemkab se-Sulbar serta undangan lainnya. (mhy/s)

Berita Terkait: