Sekertaris KNPI Sulbar, Himbau Kemendagri Agar Tegas Terapkan Aturan

Keterangan photo: Sekertaris KNPI Sulbar,Ahmad Amran Nur(photo:repro)

Banniq.Com.Mamuju

    Sikap tegas Mendagri terhadap Bupati Mamuju yang Diancam berhentikan , atas kesalahan administrasi yang dibuatnya dengan  memberhentikan  Suparman dari jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanpa berkordinasi Ke pihak Kemendagri sesuai amanat  Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan Permendagri Nomor 76 Tahun 2015.

Sebagaimana disebutkan dalam padal 83A UU Nomo 24/2013 bahwa Pemberhentian pejabat struktural  pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan gubernur. Dan (2) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui gubernur.

Selaras dengan UU tersebut,Permendagri Nomor 76 Tahun 2015 , Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada pasal 6 dan pasal 7 yang menyebutkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui Gubernur.

Sikap tegas Mendagri yang mengancam Memberhentikan Habsi Wahid Selaku Bupati Mamuju,  tersebut didukung  Sekertaris KNPI Provinsi Sulawesi Barat.Ahmad Amran Nur pada laman ini  meminta Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo tegas dalam menegakkan aturan.

“Mendagri harus tegas dalam menegakkan aturan,  kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan  oleh Bupati Mamuju. Ini mesti  tuntas  agar tidak membuat kegaduhan dan keresahan di tengah Masyakarat ,” Timpal Amran

Ketua ISNU Kabupaten Mamuju ini mengharapkan  tidak ada pembiaran terhadap kasus tersebut, karena bila dibiarkan  dikhawatirkan akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.

“Pejabat publik yang melanggar aturan harus ditindak tegas agar menjadi pelajaran bagi semua pihak dan tidak mengulangi  lagi perbuatan di Masa yang akan datang. ” ,” ujar Amran

Jangan dibiarkan kasus ini mengendap lama, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi pelayanan masyarakat di Mamuju, imbuh Ketua ISNU Mamuju tersebut (smd)

 

Berita Terkait: