Terkait Penjelasan Syarat Calon Ketua PWI Sulbar, Organizing dan Starring Commite Agendakan Konsultasi Ke Jakarta

Banniq.com.Sulbar

Riuh,gaduh,sesekali disertai suara lantang di antara liukan asap tembakau dan electric Smoke yang mengepul di langit-langit warkop H.Rusli tempat Panitia Konferprov PWI Sulbar, membincang berbagai issu terkait persiapan Konferprov PWI Sulbar III,juga memferivikasi berkas anggota PWI Sulbar yang akan dibawah ke PWI Pusat untuk Penerbitan Kartu baru,Sabtu malam,(23/9/2017).

Meskipun kegaduhan dan keriuhan kerap mewarnai rapat-rapat maupun Kongkowkongkow panitia Konferprov PWI Sulbar, namun dalam suasana batin yang penuh spirit dan semangat, etika saling menghargai masih terawat indah di Kalbu dan di Sikap mereka.Di sana terlihat, sang ketua OC Mursalim Madjid, Bendahara M.Sholihin, ketua dan Anggota SC, Herman Muhtar dan Sarman Sahuddin,  wartawan Anggota PWI Sulbar ,Muh.Salil, Alaluddin,   Sudirman, Samad, Andhika, Ikhsan Hidayah dan beberapa Calon Anggota PWI Sulbar.

Topik diskusi informal yang dibedah oleh mereka terkait, syarat calon ketua PWI Provinsi sebagaimana termaktub pada pasal (17) ayat (6) huruf (a) PD PWI yang menegaskan calon ketua sudah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 5 tahun dan Pernah menjadi Pengurus Provinsi serta Bersertifikat Wartwan Utama.Kemudian penegasan pengurus tidak boleh merangkap jabatan pengurus Partai Politik dan organisasi yang terafiliasi,sebagaimana tersurat pada pasal (20) ayat (3) PD PWI.

”  di pasal tersebut tak dijelaskan lanjut  terkait Pengurus Provinsi   setempat atau Provinsi dimana saja , maka sebaiknya ini dikonsultasikan lanjut ke PWI pusat,” Kata Toton Sapaan akrab,Herman Muhtar.

Penafsiran pengurus Provinsi, sesungguhnya jika dilakukan pencermatan mendalam hal itu sudah jelas, sebab Organisasi PWI bersufat Nasional, jadu tidak Perlu Penegasan Harus Pengurus Provinsi A atau B.” Organisasi PWI kan bersifat nasional , jadi menurut pemahaman saya Provinsi dimana saja yang perlu ditempati calon bersangkutan jadi pengurus, jika dibatasi harus pengurus setempat, sebagai contoh daerah pemekaran yang sebelumnya tidak atau belum ada pengurus karena daerah  baru kan tidak mungkin mau dipaksakan harus pengurus Provinsi setempat,” Terang M.Salil  pemegang Kartu AB PWI ini.

Masih untuk penjelasan di Ayat tersebut terkait Sertifikat wartawan utama juga dinilai masih membutuhkan penjelasan mengingat daftar wartawan yang bersertifikat hasil UKW dimana beberapa anggota terdapat kesalahan nama dan belum terdaftar di Laman Dewan Pers.” Terkait Sertifikasi,  panitia butuh penjelasan dari  Dewan Pers selaku lembaga yang menerbitkan Kartu Profesi tersebut,” Ujar Alaluddin, yang pemegang Kartu AB PWI.

Menyangkut perlu tidaknya dan bentuk konsultasi  seperti apa yang akan dilakukan oleh OC dan SC, jika memang Rapat panitia menghendaki untuk dilakukannya konsultasi ke PWI Pusat dan Dewan Pers, kata Sekertaris SC, Sarman Sahuddin pastilah dilakukan tetapi bila dapat melalui komunikasi itu juga lebih baik.” Jika rapat panitia menghendaki dilakukan konsultasi ke Jakarta terkait berbagai persoalan tersebut kita siap saja berangkat, namun jika dapat selesai dengan komunikasi biasa itu juga lebih baik,” Ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Mursalim ketua OC. Kata Wapimred SKU Daulat Rakyat ini, bahwa memang ada beberapa hal yang masih  membutuhkan penjelasan dari Pengurus PWI pusat, dan memang diagendakan untuk konsultasi ke sana  tentu dengan berkordinasi dengan pengurus PWI Sulbar.” Sesuai hasil rapat sebelumnya,memang ada beberapa hal yang membutuhkan penjelasan  dari PWI pusat, kita agendakan untuk konsultasi ke sana, tentu dengan kordinasi dengan Pengurus PWI Sulbar,” Pungkasnya (dm/smd)

 

 

 

 

Berita Terkait: