Tim Hukum ABM-Enny,Harap Bawaslu Selaraskan UU Nomor 10 Dan Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2016,Terkait Diskualifikasi Paslon Yang Terkait Money Politik

IMG-20170213-WA0049

Banniq.com.Sulbar

Menyikapi adanya beberapa orang yang diduga Melakukan Money Politik di Dua Kabupaten Yakni Polman Dan Mamasa, yang saat ini dalam proses penyelidikan dan Penyidikan di Sentra Gakumdu masing-masing Kabupaten, Tim hukum Abm eny tengah  melakukan kajian dan telaah terhadap temuan Atau laporan yang terindikasi melakukan praktik jual beli suara Atau money Politik tersebut.

Kepada laman ini,Selasa,14/2 Tim Hukum ABM-Enny menyebutkan bahwa Money politik terkait pasal 73 ayat 1 dan UU Nomor  10 tahun 2016 tentang pilkada Memberikan otoritas ke Bawaslu untuk melakukan Diskualifikasi kepada Paslon yang terkait dengan Money Politik.”   Bawaslu provinisi punya kewenangan sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, untuk melakukan pemberian sanksi admininstrasi berupa proses diskualifikasi terhadap calon terkait money politik,” Ujar Hatta.

Sesuai Undang-undang tersebut kata Hatta, Sanksinya  jelas dan tidak perlu menunggu proses peradilan hal yang terpisah dengan  proses admininstrasi

” Kewenangan Bawaslu jelas tertuang dalam peraturan Bawaslu No 13 tahun 2016 Tentang tata cara penanganan pelanggaran admininstrasi terkait larangan memberikan Atau menjanjikan uang Atau materi lainnya secara terstruktur sistimatis dan masif dalam pemilihan bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur,” Imbuh Hatta.

Untuk maksud tersebut, masih disebut oleh Hatta bahwa timnya saat ini lagi menilai apakah peristiwa money poltik yang terjadi dimamasa Majene polewali mandar dan mamuju terpenuhi unsur TSM,atau Terstruktur, Sistimatis dan massif, kami juga akan berkordonasi dengan Panwas Kabupaten Terkait Rekap Pelanggaran politik Uang di daerah tersebut, agar kajiannya konprehensif,” Tutup Lawyer  muda ini.(samad)

 

Berita Terkait: