Unsulbar Siap Hasilkan Dokumen RP3KP yang Berkualitas

Kabid Perumahan Dinas PKP Sulbar,Ir.Mukaddam,Ms.Dj.M.Si, bersama Ketua Tim Penyusun Dokumen RP3KP Sulbar,Dr.H.Muh.Anwar Sulili.,SE;M.Si dan Staf Satker SNVT Penyediaan Perumahan Sulbar,Herwan,ST saat pembukaan Rapat Rutin I Pokja PKP Sulbar.(photo:banniq)

BANNIQ.COM.Sulbar. Salah satu penerapan visi pembangunan Dalam Nawacita Presiden Joko Widodo adalah pembangunan dan pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman, yang populer dengan kebijakan pembangunan sejuta rumah(PSU).

Untuk aplikasi kebijakan tersebut di daerah, Pemerintah daerah baik Pemprov maupun Pemkab/Pemkot, diharap memiliki desain perencanaan pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman yang berkesinambungan.

Pemerintah provinsi Sulawesi Barat, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), tahun ini juga telah menyusun Dokumen Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai bukti keseriusan Pemprov Sulbar dalam melaksanan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara proporsional dan berkesinambungan.

Salah satu Rusun yang dibangun Kemen PUPR di Kabupaten Majene(photo:repro)

Untuk mengawal penyusunan Dokumen RP3KP yang penyusunannya dipercayakan kepada Perguruan Tinggi Kebanggaan Sulbar, Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), pihak Satker Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) penyediaan Perumahan Sulbar, bersama Dinas PKP dan Pokja PKP Sulbar, menggelar Rapat Rutin Pertama Pokja PKP dalam rangka Penyusunan RP3KP Sulbar, di Hotel D Maleo, Kamis(5/7/2018).

Kabid Perumahan Dinas PKP Sulbar, Ir.Mukaddam,Ms.Dj.M.Si, yang membuka kegiatan tersebut mewakili Kadis PKP Ir.Bebas Manggasali, mengatakan dokumen RP3KP merupakan Dokumen yang sangat strategis dalam upaya membangun dan mengembangkan perumahan, Dan kawasan permukiman untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.Untuk itu sambung mantan Kabid Cipta Karya Kadis PU Sulbar ini, Dokumen RP3KP tersebut diharap mencakup desain pembangunan dan pengembangan perumahan secara terpadu dan terintegrasi yang relevan dengan visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, yakni pembangunan rumah marasa.” Di dalam dokumen itu nantinya kita berharap ada desain secara berjenjang tentang pembangunan dan pengembangan rumah marasa di tiap kabupaten, untuk tahun anggaran 2019 kami sudah usulkan pembangunan dan revitalisasi perumahan dan pemukiman Ovop Marasa di Tiga Kabupaten yakni Pasangkayu, Majene dan Polman kami berharap ini ada tercantum untuk rancangan RP3KP,” Urai Mukaddam.

Salah satu Rusus yang dibangun Kemen PU PR di Kabupàten Polman(photo:banniq)

Ditambahkan Mukaddam, untuk akselerasi program Perumahan dan kawasan Perumahan di daerah terutama untuk daerah Kabupaten, hal lain yang perlu menjadi pemikiran ke depan yakni revisi dan penyempurnaan kelembagaan urusan perumahan di daerah.” Merujuk ke pusat, urusan perumahan itu harusnya otonom, jangan ada urusan bidang lain yang mencantol ke Dinas Perkim, namun kenyataan hari ini sebahagian besar daerah kabupaten di Sulbar kelembagaannya masih menempel urusan bidang lain, untuk maksimalisasi pembangunan perumahan, ke depan ini perlu direvisi,” Ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua  Tim penyusun dokumen  RP3KP Sulbar, Dr.Anwar Sulili,SE;M.Si   bertekad untuk menghasilkan dokumen RP3KP Sulbar, dan untuk mewujudkan harapan tersebut, Pembantu Rektor Dua Unsulbar ini berharap dukungan dari semua stake holder yang terkait pembangunan dan pengembangan perumahan, terutama untuk dukungan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen tersebut.” Kami akan maksimal membantu Pemprov dalam penyusunan Dokumen RP3KP ini secara ilmiah dan berkualitas, untuk itu dukungan dari semua stake holder baik Dinas PKP, Pokja PKP, Satker perumahan juga Dinas perumahan yang ada di Kabupaten, utamanya untuk dukungan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen RP3KP ini,” Tandas mantan konsultan beberapa Program pemberdayaan ini.

Mengingat pentingnya data dalam penyusunan dokumen RP3KP tersebut, Anwar berharap adanya kordinasi pihak dinas PKP provinsi ke Dinas PKP Kabupaten.

Urgensi data dalam penyusunan dokumen RP3KP tersebut juga ditegaskan Konsultan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Sulbar Kallamanta, kata dia untuk mempermudah pengimputan data dan mengingat waktu pengimputan data yang relatif singkat maka sebaiknya pihak konsultan dibantu tim pengimput data di masing-masing kabupaten.” Untuk memudahkan pengimputan data juga menggunakan waktu secara efektif pihak konsultan sebaiknya didukung oleh tim pengumpul data di masing-masing kabupaten, mereka inilah nantinya yang akan menakses data dari Kabupaten ke Tim Konsultan,” Pungkas konsultan Senior Program Kotaku ini(smd)

 

 

 

 

Berita Terkait: