Usman: Tidak Bertandatangannya Dua Saksi Paslon, Tidak Mengurangi Legalitas Penetapan Rekapitulasi Hasil Pilgub

2017-02-26 20.01.43

Banniq.com.Sulbar

Komisi Pemilihan Umum(KPU) Provinsi Sulawesi Barat, Akhirnya menetapkan Hadil Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Pilgub Sulbar Tahun 2017, Dengan perolehan suara untuk Paslon Nomir 1 Dr.Suhardi Duka/Kalma Katta, sebanyak 240.010 Suara, Paslon Nomor Urut 2 Salim/Hasan, sebesar 146.774 suara dan Paslon Nomir Urut 3, ABM-Enny, meraih suara sebesar 244.763 suara.” Tepat Jam 17.30 Wita, Kita Tetapksn Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilgub Sulbar berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan oleh KPUD Se Provinsi Sulawesi Barat,” Ujar Ketua KPU Sulbar,UsmanSuhuria,S.Pd.M.Si, Minggu,26/2 di D Maleo Hotel Mamuju.

Penetapan Hasil Rekapituladi tersebut, disertai penandatanganan berita acara oleh Komisioner, Bawaslu dan Sakdi Masing-Masing Paslon, meskipun dua saksi paslon, Yakni Paslon nomor urut 1 yang duwakili Abd.Wahab dan Jamaruddin dan paslon nomor 2 yang  duiwakili Abd.Rahman.Sementara saksi paslon Nomor 3 Diwakili oleh Ahmadi Dan Elly sambominanga.

Menanggapi tidak dibubuhinya tanda tangan  dua saksi Paslon, pada berita acara Penetapan Rekapitulasi, kata Usman sebagai sebyah pilihan yang harus dihargai, Namun demikian dengan tidak dibubuhinya tanda tangan tersebut, tidak nengurangi legalitas penetapan Rekapitulasi hasil suara yang ditetapkan Hari ini.” Adanya dua saksi paslon yang tidak menandatangani Berita acara, itu bentuk sukap yang harus dihargai, Namun tidak Mengurangi legalitas Penetapan hasil rekapitulasi pilgub Sulbar hari ini,” Imbuh Usman.

Tentang kesiapan KPU menghadapi gugatan dari paslon yang tidak menerima keputusan KPU, kata Usman, apapun yang diputuskan okeh KPU,siap atau tidak siap harus duhadapi termasuk Gugatan di Mahkanah Konstitusi.

Namun menyimak proses perhitungan suara dimulai yang dari TPS,Kecamatan, Kabupaten dan KPUD Provinsi, Usman itu sudah sesuai prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, KPU kata Usman sudah bekerja sesuai prosedur, dan kemungkinan bantuan pengacara untuk menghadapi gugatan tersebut, bisa digunaksn KPU bila  gugatan pada sengketa hasil suara,bobotnya tinggi.” Terkait gugatan,Kami akan lihat bobot gugatannya, bila bobotnya sesuai dasar dan fakta yang mendukung,mungkin kami meminta jasa pengacara, tetapi jika bobotnya ringan, artinya tidak didukung oleh data yang meyakinkan, Mungkin KPU sendiri yang menghadapinya,” pungkas Usman (samad)

 

Berita Terkait: