Wujudkan Pilgub Berkualitas, Bawaslu Helat Rakor Stakeholder Pengawasan Pilgub

20161021_095742Banniq.com.Sulbar

     Bawaslu Provinsi Sulbar mengajak semua stake holder untuk menyukseskan Pilgub Sulbar melalui Rapat Kordinasi Stake Holder Dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulbar, Jumat, 21/10, di D Maleo Hotel.

      Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua  Bawaslu RI, Dr.Muhammad bersama pimpinan Bawaslu RI Muh. Nasrullah, SH; MH,  dihadiri  Anggota Komisi II DPR-RI, Arteria Dahlan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri, Dr.Suhaji Dewantoro, Ketua KPU Sulbar, Usman Suhuria, Asisten III Pemprov Sulbar Hj.Jamilah,SH.

    Dalam sambutannya, Nasrullah mengatakan bahwa dalam kaitan pemilih di  Sulbar, harus dipantau karena disinyalir pemilih di sulbar ini bertambah  secara tidak wajar, tidak wajarnya kata Nasrullah  karena baru setahun sudah melaksanakan pilkada 9 Desember lalu sudah bertambah sekira 53 ribu pemilih untuk Kab.Mamuju dan Polman Sekira 70 ribu ” Ini patut kita sikapi bersama terutama saudara-saudara Stake holder yang hadir di kegiatan ini agar Pilgub di Sulbar ini menjadi pemilihan yang berkualitas, Karena pilgub sulbar bukan milik siapa-siapa, bukan milik kandidat bukan milik penyelenggara tapi milik Seluruh Masyarakat Sulbar,” Pungkas Nasrullah

     Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Sulbar Busrang Riyandi,S.Ag. juga menyampaukan beberapa permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Sulbar terkait penyelenggaraan pilgub.

    Beberapa masalah tersebut kata Busrang antara lain Akurasi data pemilih, dalam pemntauan Bawaslu terdapat Sekira pemilih yang sebelumnya ada di DP4 namun karena tidak miliki NIK sekira 200 pemilih yang bakal tdak bisa ikut pemilih.” Sesuai aturan Baru, yang ikut memilih adalah yang punya E-KTP, namun sesuai penelusuran Bawaslu terdapat sekira 200 penilih yang tidak memiliki E-KTP,” Urai Busrang.

    Masalah lain kata Busrang yakni pelibatan ASN dalam Kampanye Kandidat tertentu dan terakhir jata Busrang masalah yang juga masih kerap terjadi seperti pengawasan para saksi yang tidak mengikuti pengawasan sampai pada rekapitulasi perhitungan suara.

    Terkait beberapa permasalah tersebut, termasuk masalah pemilih yang tidak punya E KTP, juga akan  menjadi perhatian Pemprov Sulbar.Asisten III Jamilah SH pada sambutannya mengatajan bahwa pihak pemprov akan berkordinasi dengan pihak Dinas Duk capil Kabupaten untuk mengatasi masalah tersebut.” Terkait masalah pemilih yang tidak atau belum memiliki KTP Elektronik kami akan kordinasikan dengan Dinas Dukcapil Kabupaten untuk membicarakan Masalah ini,” Pungkas Jamilah(smd)

Berita Terkait: