Tinggalkan Cara Konvensional, Biro Hukum Pemprov Sulbar Terapkan Sistim Online dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Melalui Cloud Computing Perundang-Undangan

 

Kepala Biro Hukum Pemprov Sulbar, Bujaeramy Hassan,M.Si.(photo:dok)

#ADVERTORIAL#

BANNIQ.COM.Sulbar.Penyusunan produk hukum daerah (Perda, Pergub dan peraturan lainnya) di Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Pemprov Sulbar selama ini dijalankan secara manual atau konvensional dinilai tidak efektif dari tiga aspek. Dijelaskan Kepala Biro Hukum Pemprov Sulbar, Bujaeramy Hassan,SH;M.Si Jum’at ( 13/9/2018) Ketidak efektivan dengan cara konvensional tersebut pertama dari aspek pengajuan rancangan produk hukum, yang tentunya orangnya harus datang kemudian harus ada Staf yang standbye di kantor,” Dari aspek tenaga dan waktu ini sangat tidak efektif,” Ucapnya. Yang kedua sebut Bujaeramy, dari aspek Harmonisasi atau pembahasan rancangan produk hukum, harmonisasi dapat diartikan sebagai proses untuk melihat sebuah rancangan produk hukum apakah telah bersesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi dan aspek kepentingan umum.” Dengan cara yang konvensional selama ini, sebelum rancangan produk hukum ditetapkan oleh Pejabat berwenang, kita lakukan pengharmonisasian yang menghadirkan SKPD terkait, mereka diundang datang rapat pembahasan., tetapi penetrasinya terhadap perbaikan rancangan produk hukum kurang maksimal karena keterbatasan waktu dan referensi dalam mengeksplorasi rancangan produk hukum tersebut pada saat rapat pembahasan dilakukan.”Terang Adik Kandung mantan Sekprov Sulbar Drs.H.Izmail Zainuddin ini.

Selain itu, kata Buja, Sapaan akrab Bujaeramy Hassan, juga kerap terjadi dimana yang hadir memenuhi undangan rapat pembahasan adalah pejabat yang bukan membidangi kebijakan yang sedang dibahas dengan alasan pejabat terkait sedang tidak berada ditempat sehingga cenderung kurang menguasai secara mendalam substansi dari rancangan produk hukum tersebut.

“Merupakan hal yang wajar jika terjadi demikian, tetapi kita tidak bisa hanya berdiam diri dengan fenomena tersebut. Mesti ada upaya yang bentuknya inovatif untuk menjadikan proses pengharmonisasian atau pembahasan berjalan lebih optimal lagi” imbuhnya.

Kemudian selanjutnya kata Buja, dari aspek pengarsipan dokumen pendukung. Selama ini sebelum produk hukum tersebut ada ditantagangani oleh pejabat yang berwenang, ada beberapa administrasi yang kami persyaratkan sebagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan rancangan produk hukum untuk membantu kami dan pimpinan dalam melihat aspek filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi alasan perlunya produk hukum daerah tersebut diterbitkan.” Memang selama ini setelah sebuah produk hukum ditandatangi oleh Gubernur misalnya, dokumen-dokumen pendukung tersebut kurang tertata dengan baik karena dari waktu ke waktu akan semakin menumpuk dan tentunya membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih luas serta rentan tercecer atau mengalami kerusakan padahal sejatinya dokumen pendukung tersebut akan tetap diperlukan bukan hanya sebagai referensi untuk meyakinkan pimpinan bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis sudah layak dan memang perlu untuk diterbitkan, tetapi lebih jauh lagi, seumpama suatu ketika sebuah produk hukum daerah digugat melalui peradilan TUN maka dokumen-dokumen pendukung tersebut akan kembali dicari sebagai bahan pembuktian di peradilan,” Tandasnya.

Bimtek Cloud Computing Perundang-undangan yang digelar Biro hukum Sulbar belum lama ini diikuti oleh operator cloud computing Perundang-undang OPD se Pemprov Sulbar(Photo:repro)

Untuk menjawab tiga persoalan pokok tersebut masih kata Buja, Biro hukum pemprov Sulbar telah merancang sistem pembentukan produk hukum daerah dengan sistem Daring( Online) melalui aplikasi Cloud Computing Perundang-Undangan, hal tersebut juga untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur/Wakil Gubernur dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

“Kita telah merancang sistem pembentukan produk hukum secara daring melalui aplikasi Cloud Computing Perundang-Undangan, hal ini juga untuk mendukung pencapaian misi kedua Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, yakni mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern, dan terpercaya. Selain itu, Cloud Computing Perundang-Undangan ini juga diharapkan mampu menjawab tuntutan pelayanan publik dalam era modernisasi seperti sekarang ini,” Bebernya.

Secara kongkrit proses pembentukan produk daerah hukum secara online melalui Cloud Computing Perundang-Undangan tersebut kata Buja, secara garis besar akan dilakukan melalui beberapa tahapan yang diawali dengan proses uploading rancangan produk hukum di perangkat daerah pemrakarsa menggunakan aplikasi Cloud Computing Perundang-Undangan dan berakhir ketika salinan produk hukum sudah dapat didownload dari aplikasi ini oleh perangkat daerah pemrakarsa tersebut.”Jadi pembentukan produk hukum daerah secara online tersebut seperti ini, perangkat daerah pemrakarsa atau yang menyusun produk hukum login ke aplikasi yang kita buatkan, lalu mereka mengupload draft rancangan produk hukum tersebut diserta dokumen pendukungnya. Disaat yang bersamaam, tim operator kami akan menerima rancangan produk hukum dimaksud lalu sms notifikasi akan saya terima selaku kepala biro. Setelah menerima sms, saya juga akan mengalihkan tahapan ke Bagian Perundang-Undangan sebagai bagian yang menangani penyusunan produk hukum daerah.

Setiap dirinya selaku Karo hukum  memindahkan tahapan proses ke bagian perundang-undangan, disaat yang bersamaan Kabag Perundang-Undangan dan tim Tim Harmonisasi akan menerima notifikasi berupa sms sebagai penanda bahwa ada rancangan produk hukum yang harus segera diproses.

“Pada tahap ini, Bagian Perundang-Undangan, Tim Harmonisasi dan Tim Legal Drafting akan mendownload draft produk hukum tadi dan siap melakukan pengharmonisasian atau pembahasan dengan cara daring dengan memanfaatkan fitur komentar atau diskusi yang ada di aplikasi ini,” Timpalnya.

Proses pengharmonisasian atau pembahasan melalui aplikasi ini, sambung Buja sekurang-kurangnya akan melibatkan perangkat daerah pemrakrasa dari sudut pandang substansi teknis dan materi dari rancangan tersebut, kemudian dari sisi legal draftingnya oleh tim legal drafting, lalu pada sisi kesesuaian dengan dokumen perencanaan oleh Bappeda, selanjutnya dari sisi kebijakan keuangan dan pendapatan oleh BPKPD selanjutnya dari sisi pembinaan atau pengawasan oleh Inspektorat Daerah dan terakhir perangkat daerah lain yang terkait dengan rancangan yang sedang dibahas” katanya. Lebih lanjut dijelaskan “Setelah proses pembahasan atau pengharmonisasian dianggap final, maka Bagian Perundang-Undangan dapat mencetak draft untuk dilanjutkan pada proses paraf para pihak terkait dan siap diajukan penandatangannya ke pimpinan. Selama dalam proses paraf dan penandatangan, setiap perpindahan fisik draft tadi dari satu tahapan ke tahapan berikutnya akan diikuti dengan proses updating status yang ada di aplikasi oleh operator kami dan dapat dipantau oleh operator pemrakarsa sehingga perangkat daerah pemrakrsa juga dapat mengetahui sudah sejauh mana proses rancangan produk hukum yang mereka ajukan.

” Demikian seterusnya sampai draft produk hukum tersebut ditetapkan oleh pimpinan dan salinannya siap untuk didownload” Bebernya.

Untuk sementara akses terhadap sistem pembentukan produk hukum secara online tersebut masih di lingkup OPD Pemprov. “Untuk sementara, pembentukan produk hukum daerah melalui Cloud Computing Perundang-Undangan ini hanya dapat diakses oleh perangkat daerah lingkup pemprov Sulbar saja dulu karena sistem yang sedang kami kembangkan atas bantuan teman-teman dari Dinas Kominfo Sulbar ini untuk sementara waktu masih belum siap.

Guna memaksimalkan akses aplikasi tersebut kata dia, Biro Hukum yang bekerjasama dengan Dinas Kominfo Sulbar akan tetap berupaya semaksimal mungkin agar ke depan aplikasi dapat diakses oleh semua elemen diluar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sehingga semua pihak dapat berperan aktif dan memberi kontribusi pemikiran terhadap pembentukan produk hukum daerah kita.

“Dengan demikian, harapan kita akan pelayanan publik yang prima dapat kita wujudkan bersama. Ini tentu tidak akan bisa kami lakukan sendiri, karena itu dukungan dari seluruh unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan teman-teman dari media cetak maupun elektronik serta pihak lain akan selalu kami perlukan” Pungkasnya.(smd)

 

Berita Terkait: